Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nih Dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kompas.com - 22/01/2016, 06:00 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap pembangunan infrastruktur, selalu membawa dampak terhadap perubahan dan perkembangan kawasan di sekitarnya.

Tidak terkecuali dengan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru saja diresmikan pembangunannya (ground breaking) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (21/1/2016).

"Perubahan dan perkembangan di kawasan sekitarnya itu sudah pasti. Implikasi terhadap daerah yang dilewati apalagi di stasiun perhentian, menghasilkan pertumbuhan yang signifikan," ujar Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Elkana Catur Hardiansah kepada Kompas.com, Kamis malam (21/1/2016).

Ia menuturkan, banyak perubahan dan perkembangan kawasan yang positif bagi lingkungan dan warga sekitarnya saat dan pasca infrastruktur dibangun.

Contohnya, pada kasus Kabupaten Purwakarta. Daerah ini melejit pertumbuhannya karena dilintasi Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang). Kehadiran tol ini meningkatkan pertumbuhan arus Bandung dan Jakarta.

Demikian halnya dengan pembangunan jalur kereta cepat beserta stasiun-stasiunnya. Kemungkinan besar akan memberi dampak pertumbuhan.

Namun, meski membawa manfaat, kata Elkana, tetap ada dampak negatif akibat dari pengembangan infrastruktur ini.

Ada wilayah-wilayah yang "terhambat" kelak setelah jalur kereta cepat terbangun. Wilayah-wilayah ini terhambat karena tidak dilewati lintasan kereta cepat.

Menurut Elkana, ada cara untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan memikirkan perencanaan pembangunnan proyek infrastruktur secara lebi komprehensif.

"Pembangunan infrastruktur juga pasti ada negatifnya, meski di satu sisi membangkitkan pergerakan ekonomi macam gerai-gerai komersial di stasiun yang tumbuh pesat," tutur dia.

Maksudnya, pemerintah memang membangun kereta cepat dengan tujuan membangun kawasan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pemerintah luput memprediksi dampak pembangunan tersebut.

Padahal, dalam pembangunan, pemerintah harus bisa merespon secara cepat dengan meninjau kembali rencana tata ruang untuk mengantisipasi kemunculan outlet atau stasiun yang berpotensi menjadi kawasan pertumbuhan baru.

Misalnya, apakah geografi, air tanah, dan kelabilan tanah kawasan yang berpotensi ini mampu mendukung pertumbuhan baru. Dengan kata lain, lingkungan yang tidak mendukung justru bisa rusak dengan adanya proyek tersebut.

"Apakah daya dukungnya cocok untuk permukiman dan kota baru. Dari sisi penataan ruangnya juga harus dipertimbangkan," jelas Elkana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com