Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggenangan Waduk Jatigede Terkendala Penyaluran Uang Pengganti

Kompas.com - 10/08/2015, 22:03 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penggenangan waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sempat mundur beberapa kali. Keputusan terakhir, Waduk Jatigede akan mulai digenangi pada 31 Agustus 2015. Alasan pemerintah memundurkan penggenangan waduk ini adalah karena terhambat masalah ganti rugi di lapangan.

"Dari hasil rapat kabinet kemarin yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten, ada laporan dari lapangan soal masalah-masalah yang menghambat. Sebagian besar masalahnya adalah teknis mekanisme penyaluran uang pengganti," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (10/8/2015).

Penyaluran uang penggantinya sendiri, sebut Basuki, adalah dana lahan Rp 122 juta dan dana kerohiman Rp 29 juta. Untuk mekanisme penyalurannya, akan diberikan kepada 300-400 kepala keluarga (KK) per hari. Sebelumnya, dana lahan, dan kerohiman sudah dibayarkan kepada 5.600 KK dari total 10.924 KK.

Basuki menargetkan, dalam 20 hari ke depan, seluruh dana bisa tersalurkan. Di sisi lain, dia melihat sudah tidak ada masalah yang berarti. "Kalau ada masalah, mungkin hanya printilan saja dan sudah diantisipasi. Sekarang tinggal koordinasi antara pusat dan daerah saja," jelas Basuki.

Menurut catatan Basuki, Pemda dan Pemprov harus memindahkan 48 situs. Dari angka itu 33 situs sudah dipindahkan, sementara 15 lainnya belum dipindahkan. Dari 15 situs ini, 10 situs sudah siap dipindahkan, sedangkan 5 situs lainnya masih dipersiapkan. Sebelum dipindahkan, Pemda dan Pemprov harus menyediakan lahan yang biasanya dipakai untuk pemujaan dan lain-lain.

Sementara itu, sejak 1980, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk merealisasikan waduk Jatigede. Proyek ini menghabiskan hampir 500 juta dollar AS atau tepatnya sekitar 490 juta juta dollar AS. Dana ini didapat dari Tiongkok dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbentuk Rupiah murni.

"Sementara sisanya sekitar Rp 1 triliun-Rp 2 triliun untuk pembebasan lahan termasuk Rp 741 miliar yang saat ini sedang disalurkan. Kalau ditotal lebih dari Rp 7 triliun," sebut Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com