Pakar Properti: Menpera Itu Macan Ompong!

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia masih belum mengerucut ke satu solusi nyata. Di sisi lain, prioritas utama yang juga "pekerjaan rumah" besar bagi pemerintah adalah perumahan layak huni dan terjangkau masyarakat luas.

Demikian diungkapkan Prof Maria SW Sumardjono, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), pada "Debat Properti Kepemilikan Asing" yang diselenggarakan oleh majalah Property & Bank dan Indonesia Property Watch, di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (14/2/2013). Maria menegaskan bahwa "pekerjaan rumah" tersebut seolah-olah dibiarkan terlupakan, bahkan terbengkalai.

"Yang diperlukan itu akses tempat tinggal, ini ingin kita ingatkan. Hak dasar manusia itu sandang, pangan, dan papan. Adalah tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan perumahan yang sehat dan terjangkau," lanjut Maria.

Namun, merupakan hak dasar manusia, pemenuhan kebutuhan papan belum mampu terpenuhi. Sementara pada kenyataannya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog atau angka kekurangan pasokan perumahan di Indonesia pada 2010 saja sudah mencapai 13,6 juta. Angka ini bahkan diproyeksikan dapat membengkak hingga 15 juta pada 2014 mendatang.

Muncul pertanyaan, siapa yang harus menyelesaikan ini semua? Pasalnya, "pekerjaan" rumah ini bersifat nasional, lintas instansi, lintas sektoral, dan wilayah provinsi.

"Backlog itu tanggung jawab Presiden, mana bisa Menpera menyelesaikan backlog? Backlog itu masalah perumahan, infrastrukturnya urusan PU, tanahnya BPN, uangnya Depkeu, Menpera hanya bikin program," kata pakar hukum properti Erwin Kallo yang juga menjadi pembicara.

Karena masalah lintas sektoral, menurut Erwin, ketiga instansi tersebut harus bekerja sama dan keberhasilan kerja sama ini menjadi tanggung jawab presiden. Dia menegaskan, dengan begitulah presiden yang seharusnya menuntaskan masalah backlog, bukan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera).

"Menpera itu macan ompong! Kalau cuap-cuap sendiri dan tidak di-backup oleh ketiga ini, mana bisa berjalan? Sekali lagi, kalau lintas sektoral dan lintas wilayah provinsi, itu tanggung jawab presiden," ujar Erwin.