PAD Terbatas, Pemkab Muna Sulit Bangun Rumah

MUNA, KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Baharuddin mengaku anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas sehingga hanya mampu membantu rehabilitasi rumah. Baharuddin mengatakan, saat ini mengandalkan program perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk pembangunan rumah murah sementara pihaknya menyediakan lahan.

“Anggaran PAD kami terbatas, jadi kami hanya bisa sedikit membantu rehabilitasi rumah masyarakat. Keterbatasan anggaran ini membuat kami sulit mewujudkan program perumahan,” kata Burhanudin saat peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan Untuk MBR dan PNS di Desa Lasalepa, Kabupaten Muna, seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Senin (2/7/2012).

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan, lanjut Burhanudin, Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kemenpera akan membangun sekitar 4.000 unit rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta masyarakat umum di daerah  Motewe Kecamatan Lasapela. Pemkab Muna menyediakan lahan seluas 43 hektar untuk pembangunan rumah PNS ini.

Rumah PNS ini nantinya dapat dicicil melalui perbankan yang telah bekerja sama dengan Kemenpera dalam hal pembiayaan perumahan. Burhanudin berharap pembangunan 4.000 rumah PNS dapat selesai selama 1 tahun ke depan. Pihaknya, akan melengkpai komplek permukiman tersebut dengan membangun sekolah, masjid, lapangan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpera Djan Faridz mengatakan rumah untuk PNS di Kabupaten Muna ini akan menggunakan sistem rumah cetak seperti rumah contoh di kantor Kemenpera. Alasannya, biaya rumah tersebut lebih murah serta lebih pembangunannya lebih cepat.

“Dari segi biaya dan pengerjaannnya cukup cepat. Kalau sistem konvensional harus pasang batu bata satu per satu dan butuh semen cukup banyak. Kalau sistem rumah cetak tinggal menggunakan plat baja dan besi serta campuran semen pasir. Jadi setelah jadi dindingnya tidak perlu dihaluskan lagi karena sudah rata dan kuat,” ujarnya.

"Saya harap perumahan PNS dan masyarakat di Kabupaten Muna ini bisa lebih cepat selesai dibangun karena memang sangat dibutuhkan. Kami juga siap membantu para PNS dan masyarakat agar bisa memilikinya dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga angsurannya lebih murah," imbuh Djan Faridz.

Berdasarkan data survei, kata Djan Faridz, secara umum di Kabupaten Muna masih banyak masyarakat memiliki rumah tidak layak huni. Selain itu, dari jumlah 9.000 PNS yang ada di Kabupaten Muna, sekitar 60 persen masih belum mempunyai rumah sendiri.