Minta Tambah Anggaran, Menpera "Disemprot" DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum usai kontroversi Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pembatasan tipe rumah 36 meter persegi di meja Mahkamah Konstitusi, Kementerian Perumahan Rakyat meminta tambahan anggaran untuk penyaluran rumah bersubsidi ke Kementerian Keuangan. Selain itu, Kemenpera juga menurunkan target penyaluran rumah bersubdisi dari semula 600.000 unit menjadi 240.000 unit.

"Target penyaluran rumah bersubsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2012 ini sebanyak 240.000 unit, terdiri dari 239.000 unit rumah sejahtera tapak dan 1.000 unit rumah sejahtera susun," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR  di Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Djan Faridz mengatakan, untuk menyalurkan rumah bersubsidi dengan FLPP ini berdasarkan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 9,2 triliun. Alokasi dana untuk rumah subsidi ini sebesar Rp 7,1 triliun dan kekurangan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun. Kemenpera kemudian mengajukan kekurangan anggaran ini ke Kementerian Keuangan.

Namun, permohonan tambahan kekurangan anggaran untuk pendanaan FLPP 2012 ini mendapat tentangan dari DPR. Riswan Tony, anggota Komisi V DPR, mempermasalahkan alasan Kemenpera meminta tambahan anggaran karena realisasi rumah subsidi dari anggaran sebelumnya belum juga memenuhi target.

"Ini ada apa minta tambahan anggaran lagi Rp 2,1 triliun. Padahal dari anggaran sebelumnya, Rp 7,1 triliun, belum direalisasikan. Saya tahu benar, realisasi rumah FLPP itu baru 6.000 unit dari target 240.000 unit," katanya.

Selain permintaan tambahan anggaran, dalam rapat dengar pendapat ini Kemenpera mengakui merevisi kembali target rumah FLPP. Beberapa waktu sebelumnya, Kemenpera menargetkan 600.000 unit rumah dengan komposisi 200.000 rumah untuk PNS, 200.000 rumah untuk pekerja, dan 200.000 rumah untuk non-PNS non-pekerja.