Program "1000 Tower" Tergantung Keluwesan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) optimistis program pembangunan 1.000 tower rumah susun sederhana milik atau rusunami tetap berjalan. Agar program ini berhasil, Kemenpera berharap Pemerintah Daerah (Pemda) luwes memberi kemudahan perizinan.

"Program 1.000 tower rusunami tetap berjalan, karena konsep rusunami merupakan salah satu pembangunan hunian yang cukup tepat untuk dibangun di daerah kota-kota besar di Indonesia," ujar Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, di Jakarta, Kamis (17/2/2012).

Djan mengakui, pembangunan rusunami di kawasan perkotaan memang terkendala masalah lahan yang harganya mahal. Untuk itu, Kemenpera sedang berupaya menggandeng Kementerian BUMN agar dapat menggunakan tanah milik kementerian tersebut. Kemenpera juga tengah mengkaji kenaikan harga rusunami dan akan melakukan sejumlah perubahan peraturan terkait jual beli hunian vertikal tersebut.

"Masyarakat yang membeli rusunami dengan memanfaatkan subsidi pemerintah ke depan tidak boleh memperjualbelikan atau memindah tangankan. Jadi, yang tinggal di rusunami tersebut benar-benar mereka yang membutuhkan rumah," tandasnya.

Menurut dia, program 1.000 tower rusunami tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki rumah layak huni di daerah perkotaan. Selain itu, rusunami juga bisa menjadi solusi mengurangi mobilitas penduduk dari tempat tinggal menuju tempat kerjanya.

Saat ini, imbuhnya, mobilitas penduduk di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta cukup tinggi. Di siang hari, jumlah penduduk di DKI Jakarta bisa mencapai angka 9 juta lebih. Sedangkan di malam hari, saat orang-orang kembali dari tempat kerja di Jakarta menuju rumahnya di daerah-daerah pinggiran, jumlahnya akan berkurang menjadi sekitar 6 juta.

"Kalau masyarakat bisa tinggal di rusunami, tentunya mobilitas dari rumah ke tempat kerja akan berkurang," katanya.