Skim Subsidi RSH Tak Pasti, Pengusaha Properti Jatim Rugi

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejumlah pebisnis di sektor usaha properti di Jawa Timur mengalami kerugian, menyusul ketidakpastian Pemerintah Pusat memberlakuan skim baru subsidi Rumah Sederhana Sehat (RSh).

"Kami harap, pemerintah dapat memberikan kejelasan tentang kebijakan baru tersebut. Apalagi, mereka pernah menyatakan kebijakan itu akan dilaksanakan per 1 Juli 2010," kata Wakil Kepala Bidang Rumah Sederhana Sehat (RSh) Perhimpunan Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Tri Wediyanto, di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, kepastian kejelasan skim baru terhadap RSh ini wajib segera disosialisasikan kepada kalangan pengembang, sehingga masyarakat sebagai konsumen produk properti tidak menjadi korban.

"Penjelasan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat sangat penting bagi kelangsungan usaha properti khususnya di Jatim," ujarnya.

Ia mengaku, ketidak jelasan skim baru berupa fasilitas likuiditas (FL) tersebut sangat merugikan pengembang saat bertransaksi di lapangan. Selain itu, selama ini banyak unit RSh yang telah dibangun mengalami hambatan realisasi kredit karena harus menunggu kejelasan skim.

"Hambatan tersebut menyusul janji Pemerintah Pusat yang menyatakan bantuan berupa skim baru RSh dapat lebih menguntungkan masyarakat," katanya menegaskan.

Ia menambahkan, jika melihat ragam persyaratannya maka realisasi kredit RSh bisa terwujud bila unit rumah sudah terbangun. Sementara itu, kini pengembang sudah membangun rumah tersebut tetapi kalangan perbankan lebih memilih menanti kejelasan skim baru.

"Mayoritas perbankan tidak ingin ke depan mendapatkan permasalahan karena belum adanya kejelasan skim itu. Umumnya, mereka ingin memberikan bantuan jika kebijakan skim sudah benar-benar diberlakukan oleh Pemerintah Pusat," paparnya.

Selama masa penantian kebijakan Pemerintah Pusat, ia mengeluhkan, kini banyak pembangunan unit RSh terhambat untuk mencapai target. Bahkan, para pengembang enggan mengeluarkan modal untuk membangun unit rumah tanpa ada kepastian realisasi kredit dari perbankan.

"Kita sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun rumah tersebut, tetapi kalau tanpa realisasi kredit perbankan ke depan bisa menjadi dana mati. Di lain pihak, perbankan masih menunggu Pemerintah Pusat," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa, mengemukakan, Pemerintah Pusat telah berkenan mengganti skim subsidi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) RSh yang sebelumnya berupa subsidi bunga menjadi fasilitas likuiditas (FL). Bantuan tersebut rencananya disalurkan kepada kalangan perbankan. 

Ia optimistis, skema barunya dapat menekan bunga perbankan. Apalagi, permodalannya untuk penyaluran pinjaman sudah berasal dari pemerintah.

"Kami yakin, dengan cara ini bunga KPR bisa rendah mengingat selama ini bunga KPR tinggi karena perbankan harus mencari modal sendiri untuk merealisasi kreditnya. Kalau permasalahan biayanya sudah ada solusi dari pemerintah melalui fasilitas likuiditas maka tingkat risiko bisa ditekan," katanya.