Aset Bapertarum Bakal Diaudit untuk Modal Awal Tapera

JAKARTA, KompasProperti - Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih belum mengetahui berapa besaran penyertaan modal awal untuk Badan Pengelola (BP) Tapera.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sekaligus Ketua Komite Tapera telah mengusulkan dana sebesar Rp 2,5 triliun untuk modal awal BP Tapera.

Namun, hal itu masih belum disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku satu dari empat anggota Komite Tapera.

"Menkeu bertanya apa dasarnya dan kami dalam 1-2 bulan ke depan diminta untuk mengaudit Bapertarum-PNS untuk bisa tahu berapa aset yang akan dikelola sehingga kewajaran permintaan modal awal menjadi jelas," tutur Basuki selepas pertemuan awal Komite Tapera, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Oleh sebab itu, Bapertarum-PNS bakal segera melakukan audit penutup seperti yang dimandatkan dalam Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera sebagai satu upaya untuk likuidisasi.

Menurut Direktur Sekretariat Tetap (Setap) Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan, audit penutup itu secara komprehensif akan memberikan hasil terhadap semua hak dan kewajiban lembaganya agar tahu berapa besaran dana yang dibagikan ke peserta dan dialihkan ke Tapera.

"Sehingga nanti pada Tapera semua aset Bapertarum akan dibagikan rata kepada anggota Bapertarum, yaitu ke para PNS, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun," imbuh Heroe.

Ada pun aset Bapertarum PNS saat ini disebutkan Heroe sekitar Rp 11,4 triliun yang diperoleh dari tabungan 4,5 juta PNS di seluruh Indonesia.

Untuk PNS yang masih aktif, tabungannya selama di Bapertarum PNS akan dialihkan ke Tapera, sedangkan bagi pensiunan tercatat hingga saat BP Tapera muncul maka tabungannya akan dibayarkan ke masing-masing individu.

Sementara itu, Komite Tapera saat ini tengah menunggu Peraturan Presiden (Perpres) guna mengetahui tata cara penyusunan dan perekrutran komisioner dan deputi komisioner BP Tapera yang terdiri dari satu komisioner dan empat deputi komisioner.

“Perpresnya saat ini sudah di Setneg dan akan kita dorong agar segera ditandatangani sambil menunggu proses audit Bapertarum-PNS selesai," tutup Basuki.