Aktivis: Bandara Baru Yogyakarta Berada di Kawasan Rawan Tsunami

JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah berencana untuk memulai pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Terhadap rencana ini, sejumlah aktivis menolak dan mengecam keras dengan berbagai dasar.

Mereka menganggap bandara ini memiliki risiko terhadap para penumpang transportasi penerbangan karena lokasinya berdiri di atas kawasan rawan tsunami.

"Menyangkut hal ini dapat dilihat di dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang RTR (Rencana Tata Ruang) Pulau Jawa-Bali di mana Kabupaten Kulon Progo jadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi (pasal 46 ayat 9 huruf d)," tulis Pernyataan Sikap Bersama Organisasi Masyarakat Sipil dan Perorangan yang diterima KompasProperti Kamis (26/1/2017).

Dalam pernyataan sikap tersebut, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta turut menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yoyakarta (DIY) Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY.

Perda tersebut menetapkan sepanjang pantai di Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan rawan tsunami (Pasal 51 huruf g).

Bahkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo pun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah satunya meliputi Kecamatan Temon (pasal 39 ayat 7 huruf a).

Penataan ruang berbasis mitigasi bencana, dengan menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan lindung geologi seharusnya menjadi upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan makhluk hidup.

Apalagi secara geografis Indonesia berada di lingkaran rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami tahun 2012 pun sebetulnya sudah memetakan kawasan utama yang punya resiko dan probabilitas tsunami tinggi.

Kawasan tersebut antara lain kawasan selat sunda dan Jawa Bagian Selatan. Gempa bumi yang besar yang terjadi di zona penunjaman di Jawa bagian selatan dikhawatirkan akan memicu tsunami yang dapat menimpa salah satunya daerah pantai di selatan Provinsi DIY (Kabupaten Kulon Progo).

Adapun Gerakan Solidaritas Tolak Bandara NYIA Kulon Progo ini antara lain terdiri atas Walhi Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Rumah Belajar Rakyat, Sekolah Bersama, BEM KM UGM, Magister Administrasi Publik UGM, dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Bandara baru di Kulon Progo, Yogyakarta akan dilakukan akhir bulan Januari 2017. Rencananya, groundbreaking akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Pembebasan lahan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan, pihaknya juga akan melakukan proses pembersihan lahan atau land clearing sebelum pembangunan bandara tersebut.

"Iya akhir bulan ini. Sekarang kami akan melakukan land clearing. Karena land clearing-nya besar sekali," ujar Budi Karya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Budi Karya mengungkapkan, pembebasan lahan untuk pembangunan bandara tersebut sudah hampir rampung. Saat ini, sebanyak 91 persen dari dari 857,2 hektare lahan sudah dibebaskan.

"Sebagian belum mengambil pembebasan karena konsinyasi. Sudah proses memang. Tetapi ada lagi yang sudah dibayar tetapi keluarganya komplain. Ya, yang belum puas itu memang ada," katanya.