Bandara Jadi Ikon, Pemda Harusnya Tertarik Mengelola

JAKARTA, KOMPAS.com - Bandara di Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 memiliki potensi pengelolaan yang besar.

Dari total 229 bandara, sebanyak 20 di antaranya dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) 1 dan 2.

Namun di luar itu, kebanyakan dikelola pemerintah melalui UPT Kementerian Perhubungan, termasuk bandara untuk pesawat perintis.

"Kalau dikuasai dan dikelola pemerintah daerah (pemda) akan sangat menarik. Airport itu ikon transportasi," ujar Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia Soegeng Poernomo saat diskusi Transportation Outlook 2017, di Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Saat ini, menurut Soegeng, pemerintah mulai kewalahan membiayai dan berpikir untuk menjual setidaknya 10 bandara kepada swasta.

Salah satu upayanya adalah dengan mempercantik bandara agar investor mau mengoperasikannya.

Secara politik, bandara tidak boleh dimiliki swasta, namun untuk operasional, masih memungkinkan.

"Tidak semua bandara yang dikelola AP itu menguntungkan. Hanya beberapa di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar," kata Soegeng.

Bandara lain yang tidak menguntungkan, imbuh Soegeng, memberlakukan skema subsidi silang.

Ia melanjutkan, pengoperasian 10 bandara ini ditawarkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha lainnya.

Sementara pemda tidak pernah membeli hakoperasional bandara, meski sebenarnya potensinya cukup bagus jika dikelola secara profesional.

"Tidak ada satupun transportasi yang dapat mengakomodasi penumpang dari barat sampai timur Indonesia yang seefisien itu kecuali lewat udara," jelas Soegeng.