Ahok: Lurah-lurah di Jakarta Bakal Jadi "Estate Manager"

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna menertibkan administrasi pertanahan, lurah-lurah di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta akan diberi tugas sebagai estate manager. 

Merekalah yang mendata seluruh persil tanah, peta tanah, termasuk peruntukan, beserta sertifikasinya untuk kemudian dicocokkan dengan data dan catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hal tersebut saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas.com, Selasa (8/11/2016). 

"Sama seperti di perusahaan pengembang perumahan yang mengenal posisi estate manager, tugas dan peran lurah-lurah akan seperti itu. Estate manager itu akan tahu mana kavling tanah yang sudah dijual, mana yang belum, atau mana milik pemerintah atau milik penduduk," papar Basuki yang akrab disapa Ahok.

Ahok menjelaskan, sebelum ini persil-persil tanah yang tercatat di kelurahan seringkali tidak sama dengan data BPN. Bahkan, terkadang tumpang tindih, dan ada tanah yang memiliki persil atau pun sertifikat ganda.

"Ini yang akan kami tertibkan. Supaya tidak ada lagi kasus-kasus sertifikat ganda, atau tanah-tanah sengketa," kata Ahok.

Targetnya, tahun 2017 penertiban administrasi pertanahan ini selesai dikerjakan.

Kebijakan Ahok menjadikan lurah-lurah sebagai estate manager ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sertifikasi aset tanah dengan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pada Kamis (13/10/2016) lalu.

"Kesepakatan ini dibuat untuk melegalisasi aset tanah pemprov DKI Jakarta dan pihak warga agar semuanya punya sertifikat," kata Sofyan, selepas penandatanganan kesepakatan di Kantor Kementerian (ATR/BPN) Jakarta.

Ditandatanganinya kesepakatan ini membuat Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab dalam menyertifikasi sekitar 292.655 bidang tanah di DKI Jakarta yang 2.800 di antaranya merupakan aset Pemprov DKI Jakarta hingga 2017 nanti.

Sofyan juga berterimakasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang sudah merencanakan anggaran di dalam APBD untuk sertifikasi tanah 100 persen di wilayahnya.

Besaran anggaran yang akan digunakan untuk proses sertifikasi ini adalah sebesar Rp 89 miliar yang diambil dari APBD 2017 DKI Jakarta.

Sementara untuk tanah-tanah yang telantar akan dijadikan taman, bangunan hijau, parkir, dan tempat jualan PKL.

"Serta kalau memungkinkan jadi lahan pertanian dalam kota yang hasilnya 20 persen buat kami dan 80 persen masyarakat," tutur Ahok.