Pasokan Seret, Program Rumah Rakyat Tersendat

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah dinilai kalangan sangat lambat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengakui banyak kendala yang menghambat progres pembangunannya.

Selain kendala ketersediaan lahan, juga masalah kemauan pengembang yang berujung pada pasokan rumah baru, perizinan di lapangan, serta belum padu padannya antara kebijakan pusat dan daerah.

Tak aneh jika hingga Agustus atau memasuki semester II tahun 2016, progres fisik pembangunan perumahan baru mencapai 41,71 persen.

Hal ini linier dengan jumlah anggaran yang terserap yakni hanya 39,7 persen dari APBNP 2016 atau Rp 88,9 triliun dari total Rp 224,17 triliun yang diberikan oleh Kementerian PUPR.

Data Ditjen Pembiayaan Perumahan per 18 Agustus 2016 menyebutkan, tahun ini mereka menargetkan dapat membiayai 824.486 unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Selisih Subsidi Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM) dengan anggaran Rp 13,391 triliun.

Ada pun rinciannya sebanyak Rp 10,127 triliun untuk 87.390 unit rumah FLPP, Rp 2,039 triliun untuk 431.096 unit rumah SSB, dan Rp 1,224 triliun untuk 306.000 unit rumah BUM.

Sektor pembiayaan pada dasarnya bukan menjadi salah satu masalah dalam hal pemenuhan rumah bagi rakyat.

Menurut Maurin, masalahnya justru ada pada pasokan karena belum tentu pengembang bisa memenuhinya.

"Bukan dana melainkan pasokan. Pengembang sanggup tidak membangunnya?," ujar Maurin.

Maurin mengatakan, sejak 2010 hingga sekarang distribusi kredit perumahan rakyat (KPR) dengan skema FLPP sudah sebanyak 443.688 rumah dengan total dana Rp 23,08 triliun.

Distribusi paling banyak terjadi di Jawa Barat dengan 38,79 persen atau 172.097 unit rumah dengan biaya Rp 9,2 triliun.

Kemudian diikuti Banten dengan 10,62 persen atau 47.102 unit yang biayanya mencapai Rp 2,4 triliun, Jawa Timur 6,85 persen atau 30.372 unit dengan distribusi KPR FLPP Rp 1,3 triliun.

Menyusul Kalimantan Selatan 6,26 persen atau 27.793 unit dengan biaya Rp 1,5 triliun, Jawa Tengah 24.937 unit (5,62 persen) yang didanai sebesar Rp 1,2 triliun, dan Sumatera Selatan sebanyak 4,28 persen atau setara dengan 19.008 unit dari KPR FLPP sebesar Rp 984 miliar.

"Jika dilihat ini, distribusinya konsisten karena penduduk paling banyak ada di Jawa dan backlog perumahan paling besar juga terjadi di Jawa," tambah Maurin.

Untuk 2017 nanti, Maurin berencana mengajukan anggaran bantuan pembiayaan perumahan sebesar Rp 40,7 triliun yang terbagi atas tiga program pengembangan pembiayaan perumahan seperti FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM).

Rinciannya Rp 34,8 triliun untuk membiayai 375.000 unit rumah dengan skema FLPP, Rp 3,7 triliun untuk pembiayaan 225.000 unit dengan skema SBB, dan sebanyak Rp 2,2 triliun untuk pembiayaan 550.000 unit rumah dengan skema BUM.