Memasuki Semester II, Anggaran Perumahan Baru Terserap 31,72 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mendapat 8,31 persen dari total APBNP 2016 sebesar Rp 97,1 triliun.

Dengan begitu, dana yang dikantongi tak kurang dari Rp 8,14 triliun untuk mengerjakan beberapa program kerja, salah satunya adalah Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah.

Namun, hingga Agustus 2016, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR baru menyerap anggaran sebesar 31,72 persen atau Rp 2,58 triliun. Sedangkan progres fisiknya baru mencapai 33,4 persen.

Dalam periode yang sama data terbaru dari Kementerian PUPR menyebutkan rumah yang terbangun sebanyak 345.501 uni.

Ini artinya menyisakan 654.499 unit lagi yang harus dikejar dalam sisa masa kerja kurang dari tiga tahun lagi dari Kabinet Kerja Presiden Joko widodo.

"Laporan dari BTN sudah bangun 220.000 unit, dari APBN sekitar 100.000, pemerintah daerah 8.500 unit, kemudian kementerian lembaga Transmigrasi 16.923 unit, dan rumah komersial yang dibangun masyarakat 78 unit," ujar Direktur Jenderal Penyediaan perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanudin.

Anggaran yang dimiliki Ditjen Penyediaan Perumahan saat ini merupakan hasil pemotongan anggaran senilai Rp 355,3 miliar.

Pemotongan anggaran ini menurut Syarif berdampak pada target pembangunan rumah yang dibiayai APBN menjadi menurun.

“Dari total target pembangunan yang dibiayai APBN sebanyak 112.992 unit ada penurunan sedikit menjadi 110.574 unit. Tetapi kami tetap optimistis Satu Juta Rumah dapat terealisasi tahun ini,” ungkap dia.

Tahun ini, Syarif menargetkan pembangunan 700.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 300.000 unit untuk non-MBR.

"Kita berharap bisa lebih dari tahun lalu ya. Kalau tahun lalu 690.000 rumah, tahun ini setidaknya 700.000 rumah bisa terbangun," pungkasnya.