Tahun Depan, PKL, Nelayan, dan Pekerja Non-formal Bisa Beli Rumah dengan KPR Mikro

JAKARTA, KOMPAS.com - Subsidi kredit perumahan rakyat (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini yang mencapai Rp 9,3 triliun telah terserap habis, sama dengan tahun sebelumnya yang juga telah habis pada pertengahan tahun.

Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memanfaatkan KPR FLPP.

Namun, skema ini tidak ditujukan bagi semua MBR lantaran hanya untuk mereka yang berpendapatan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. Sementara MBR pekerja non-formal tidak mendapat akses KPR FLPP.

Yang dimaksud MBR pekerja non-formal adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap dan akses ke perbankan atau tidak bankable misalnya, pedagang kaki lima, nelayan, petani, dan lain-lain.

Padahal semestinya para MBR dari kalangan pekerja non-formal juga berhak memanfaatkan KPR FLPP yang tidak memenuhi syarat perbankan sehingga mereka tak bisa menikmati fasilitas tersebut.

Melihat fakta ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengeluarkan skema baru berupa KPR mikro pada 2017 nanti.

"KPR Mikro ini khusus buat MBR di sektor informal yang tidak bankable. Penyalurannya nanti oleh perusahaan pembiayaan yang tidak seribet bank persyaratannya," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, di Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Nantinya, lanjut Maurin, dalam KPR mikro ini terdapat unsur pemberdayaan dari perusahaan pembiayaan agar nantinya MBR informal ini dapat mengatur kreditnya dan bisa sesuai tujuan.

Selain dari segi target, perbedaan KPR mikro dan KPR FLPP lainnya adalah dari besaran harga rumah dan jangka waktu.

Menurut Maurin harga rumahnya nanti akan lebih rendah dari harga rumah KPR FLPP atau akan di bawah Rp 133 juta dan dengan jangka waktu lebih pendek dari 20 tahun. 

Untuk merealisasikannya, Maurin menyatakan akan melibatkan peran serta pemerintah daerah.

"Tahun 2017 nanti akan ada pilot project bersama pemda. Kerjasama ini merupakan kunci karena pemda pegang data-data MBR yang harus diberikan KPR mikro," imbuh dia.