Deddy Mizwar: LRT di Bandung Sarat Kepentingan

BANDUNG, KOMPAS.com - Wacana pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bandung Raya, pertama kali diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Saat ini, menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) meminta kepada pemerintah pusat untuk menghitung kembali besaran investasi dan tarif yang akan dikenakan pada masyarakat.

"Banyak kepentingan saya lihat. Tiba-tiba masuk swastalah, segala macam," ujar Deddy di Bandung, Jumat (10/6/2016).

Dia mengatakan, jika swasta masuk, maka pertimbangannya adalah keuntungan harus didapat dalam waktu cepat. Untuk itu, tarif LRT bisa jadi tinggi.

Kalau mau tarifnya terjangkau, maka harus disubsidi oleh pemerintah. Deddy sendiri mempertanyakan pemerintah pusat mau memberi subsidi atau tidak. Pasalnya, ia mengaku, Pemprov sendiri tidak sanggup melakukannya.

Deddy menuturkan, dirinya tidak mengetahui siapa yang memberi masukan untuk melibatkan swasta dalam proyek tersebut. Sementara pada pertemuan sebelumnya, proyek ini digadang-gadang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya enggak tahu agenda apa yang ada. Saya tidak ngerti investor mana yang mencoba masuk. Saya tidak mau jawab. Tanya Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) barangkali ya," ucap Deddy.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menyebut anggaran LRT akan memakan biaya paling sedikit Rp 30 triliun. Satu koridornya akan memiliki panjang 11 kilometer. Nantinya, akan ada 12 titik pemberhentian melintasi sejumlah daerah atau lokasi tujuan wisata.

"Jadi, tidak akan langsung dari ujung ke ujung tetap melintasi beberapa titik. Jadi, dari Tegal luar ke Stadion Persib, melintasi masjid terapung. Minimal selusin stasiun," sebut Ridwan usai memimpin rapat sosialisasi LRT di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat (15/4/2016).