Reputasi Buruk, Indonesia Sulit Pinjam Dana Asing Biayai Infrastruktur

Berdasarkan Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) atau rasio efisiensi investasi terhadap ekonomi nasional suatu negara, Indonesia berada di posisi 5,12. Artinya, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, butuh belanja modal 5,12 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Dibandingkan dengan Brasil yang berada di posisi 2,55, artinya setiap kenaikan 1 persen kenaikan ekonomi di negara ini, hanya butuh injeksi modal 2,55 persen.

Meskipun berpotensi menaikkan nilai pinjaman luar negeri, melihat kondisi ekonomi nasional saat ini, Indonesia sebaiknya memanfaatkan pinjaman luar negeri.

"Namun, sayangnya kita (Indonesia) itu oleh beberapa negara maupun lembaga pemeringkat, dikatakan kurang baik dalam mengelola pinjaman," ujar Ketua dan pendiri Yayasan Nusa Patris Infrastruktur, Danang Parikesit di Cirebon, Rabu (24/2/2016).

Dengan peringkat yang buruk, kata Danang, pemerintah harus bisa menjamin kepercayaan negara. Pasalnya, Indonesia dianggap belum tepercaya dibandingkan dengan negara lain.

Dengan demikian, jika Indonesia mau meminjam sejumlah uang ke negara asing, tidak akan mudah. Jika bukan dari asing, Danang mengatakan opsi lain yaitu dari bank-bank di Indonesia.

Namun, pilihan ini juga cukup sulit diterapkan karena bank di Indonesia belum tentu bisa memberikan kredit.

"Bank meminjamkan ke nasabahnya lewat kredit konsumsi dan produksi. Tapi, sekarang ini kapasitas pinjaman bank-bank di indonesia kalau dikumpulkan total sisanya hanya 8 persen," jelas Danang.

Hal ini menunjukkan, dari semua deposit, sebanyak 92 persen sudah dipakai untuk pinjaman. Jika bicara soal infrastruktur dibiayai lembaga keuangan negara, memang masih ada sedikit sisa.

Namun, dana ini tidak semuanya untuk infrastruktur, melainkan antara lain untuk masyarakat yang ingin berwirausaha, sektor migas, tambang, dan perdagangan.

"Kalau sasaran ekonomi ingin dicapai dan infrastruktur harus dibangun uangnya dari mana?" sebut Danang.