Tahun Depan, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Hunian untuk Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menyediakan hunian untuk para pekerja mulai tahun 2015 mendatang. Untuk tahap awal, hunian pekerja akan dibangun di kantong-kantong industri, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, rencana pembangunan hunian untuk para pekerja ini merupakan arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sejalan dengan program BPJS. Elvyn menyambut baik arahan tersebut karena sejalan dengan program BPJS ketenagakerjaan dalam memberikan kesejahteraan dasar bagi para pekerja di Indonesia.

"Mulai tahun depan, kita akan siapkan berbagai tempat untuk bisa menjadi hunian pekerja, khususnya di kantong-kantong industri di seluruh Indonesia. Wapres akan membantu menyegerakan aspek regulasi dalam operasi penuh BPJS ketenagakerjaan tahun depan, termasuk program-program jaminan sosial dan pensiun bagi pekerja swasta," kata Elvyn di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (26/11/2014) seusai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.

Elvyn melanjutkan, BPJS Ketenagakerjaan bisa membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah susun sederhana milik (rusunami), atau membangun rumah sederhana tapak (RST) dengan menggandeng pihak ketiga. Program pembangunan rumah ini juga akan disesuaikan dengan program-program lainnya yang sudah dirancang BPJS untuk para pekerja.

"Karena sejak lama cukup banyak perumahan-perumahan yang kami bangun bekerjasama dengan pengembang. Tentu 2015, sinkronisasi akan lebih baik setelah Wapres memanggil semua kementerian terkait," kata dia.

Menurut Elvyn, sebagian lahan untuk pembangunan hunian para pekerja ini sudah tersedia. BPJS memiliki lahan di Batam, Pelembang, Karawang, Serang, dan wilayah Jawa Timur. Adapun sebagian lahan lain masih perlu dicari. Penyediaan hunian untuk para pekerja ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pekerja.

Selain menyediakan hunian, BPJS berencana memberikan bantuan kepada pekerja yang hendak membeli rumah berupa subsidi uang muka. Untuk program bantuan uang muka pembelian rumah ini, BPJS menganggarkan dana Rp 200 miliar.

"Sedangkan untuk pembangunannya itu diambil dari program kami, tidak disebutkan berapa tapi memang ada alokasi yang bisa dipakai untuk pembangunan perumahan tersebut," ucap dia.