Kompas.com - 28/06/2021, 14:28 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) akses jalan PERDANA, Jumat (25/06/2021). Dok. Kementerian ATR/BPN.Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) akses jalan PERDANA, Jumat (25/06/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pembangunan wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas program Reforma Agraria di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan, Kalbar menjadi provinsi yang menguntungkan dari segi perdagangan internasional.

Sebab, wilayah ini termasuk jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) yang terletak di sisi barat dan menjadi pintu menuju kawasan Asia Timur.

"Untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yakni di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadi pintu masuk," kata Surya laman Kementerian ATR/BPN yang dikutip Kompas.com, Senin (28/06/2021).

Baca juga: Kantah Pontianak Luncurkan Layanan Pertanahan Drive-Thru

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada dua rencana major project di Kalimantan Barat yaitu pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk, jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Kijing.

Maka dari itu, hal ini menjadi krusial dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Tak hanya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, ada tiga program prioritas Reforma Agraria lainnya di Kalbar.

Ketiganya adalah Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan lalu Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB).

Kemudian, penataan akses melalui pemberdayaan tanah masyarakat secara kolaboratif, serta wilayah perairan di sempadan sungai. 

Terkait penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan, kata Surya, wilayah ini masih memiliki peluang tanah kosong agar menjadi sumber baru untuk mengatasi ketimpangan akses.

Untuk optimalisasi lahan berbasis pemberdayaan, dibutuhkan kerja sama pemberdayaan lintas sektor.

Sementara soal Reforma Agraria di wilayah perairan sungai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kampung Beting yang telah teruji menjadi waterfront city.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.