Makin Banyak Megacity, Indonesia Butuh Lanskap Perencanaan Kota Layak Huni

Kompas.com - 13/03/2021, 11:12 WIB
Ilustrasi Jakarta ThinkstockIlustrasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan pemerintah Indonesia harus mulai membuat lanskap perencanaan kota layak huni secara nasional.

Menurutnya, perencanaan kota layak huni yang matang dapat mendorong kualitas pertumbuhan dan perkembangan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Agenda perkotaan baru Indonesia sangat penting bagi Indonesia dan Presiden Jokowi jika negara ingin memiliki arah strategis dan menjadi bagian dari agenda global," kata Bernardus seperti dikutip dalam laman Australiaindonesia, Sabtu (13/03/2021).

Bernardus menejelaskan bahwa tren urbanisasi masyarakat yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Baca juga: 16 Kota Dunia Bakal Jadi Tech Megacities 2021, China Mendominasi

Urbanisasi mengakibatkan tidak seimbangnya penduduk di suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau dengan kata lain mengakibatkan terjadi penumpukan dan kepadatan penduduk di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia.

Urbanisasi juga telah mendorong tumbuhnya kota-kota dengan kategori megacity atau kota metropolitan.

Hal itu juga mendasari tidak seimbangnya pembangunan kota di setiap wilayah di Indonesia.

"Tidak adanya rencana sistem kota nasional yang kuat, yang menyebabkan kurangnya koordinasi dan pertumbuhan kota metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil yang tidak seimbang," jelasnya.

Dia mencontohkan sejumlah kota metropolitan di Indonesia seperti Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dengan populasi 30 juta lebih.

Lalu kota metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang) dengan 5 juta penduduk di Sumatera Utara, kota metropolitan Bandung dengan 7,7 juta penduduk,

Selanjutnya, metropolitan Surabaya Gerbang Kertasusila dengan hampir 10 juta penduduk dan wilayah Mamminasata di Makassar hampir 4,5 juta penduduk.

Kota Metropolitan ini menyebabkan kepadatan, sehingga terjadi penurunan tajam dalam kualitas hidup di daerah perkotaan yang sebagian disebabkan oleh urbanisasi yang “tidak produktif”, yang diakui dan seharusnya ditangani dengan New Urban Agenda.

Presiden Jokowi seharusnya dapat menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai pelajaran untuk melakukan penataan kota yang lebih layak huni.

Terlebih Jokowi sebelumnya pernah menjabat sebagai Walikota Solo bahkan Gubernur DKI Jakarta sehingga dapat memahami berbagai permasalahan perkotaan.

"Presiden Jokowi itu kan pernah menjabat sebagai walikota, karenanya hal itu sebagai modal terutama untuk mengatasi kesenjangan besar dan menciptakan kota yang lebih layak huni," ujar Bernardus.

Salah satu metode perencanaan kota yang terbukti perlu diterapkan adalah upaya dalam melakukan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa solusi dapat diterapkan dengan cepat, seperti solusi kota pintar, pembatasan gedung yang lebih ketat, pengaturan lalu lintas, lebih banyak akses pejalan kaki dan peningkatan jaringan utilitas publik.

"Bahkan langkah-langkah ini akan membuat perbedaan besar dalam membantu menciptakan ruang kota yang dapat berfungsi lebih baik dan memberikan kepercayaan tentang infrastruktur publik," tuntas dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.