Bahas Kualatanjung dengan Menko Luhut, Eddy Minta Ganti Rugi Lahan Dituntaskan

MEDAN, KOMPAS.com – Pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung mulai memperlihatkan titik terang.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat rapat koordinasi virtual dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta segera diselesaikan agar proyek strategis nasional (PSN) ini bisa berjalan dengan baik.

Edy bilang, pertengahan 2018 proses ganti rugi lahan sudah dimulai namun terkendala harga yang menurut warga tidak sesuai.

Awal 2019 usai mediasi masih terjadi penolakan dari masyarakat walau PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 telah membayar ganti rugi tanah seluas 10 hektar.

Baca juga: Wisata ke Danau Toba Bisa Lewat Tol Kuala Tanjung-Parapat

"Kini ganti rugi kembali dilakukan, Pelindo 1 membentuk Panitia 9 dan telah memproses pembebasan lahan seluas 50 hektar milik warga. Mereka menargetkan tahun ini pembebasan lahan mencapai 100 hektare," kata Edy dari rumah dinasnya, Rabu (3/2/2021) malam.

“Tahap pertama baru 10 hektare yang terealisasi. Tahap kedua dihentikan karena belum ada kepastian. Ini sudah terkendala sejak 2019. Kita harap cepat diselesaikan," katanya lagi.

Ada sekitar 1.128 hektar pengadaan lahan yang direncanakan Pelindo 1 untuk pembangunan seluruh Pelabuhan Kualatanjung. Kendalanya hanya pada pembebasan lahan.

“Tanahnya itu cukup luas, kalau masalah ini tidak selesai-selesai, akan mengganggu pekerjaan ke depan," ucap Edy.

Menko Luhut juga mengamini hal tersebut. Dia tidak ingin ada makelar-makelar dan masalah lain karena pembangunan pelabuhan ini merupakan proyek strategis nasional.

“Lahan itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung karena ini merupakan proyek strategis nasional,” tegasnya.

Baca juga: Pemerintah Dukung Percepatan Pengembangan Kualatanjung Port dan Industrial Estate