Kompas.com - 03/11/2020, 21:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai pemberian hak milik untuk warga negara asing (WNA) atas satuan rumah susun atau apartemen seperti tercantum dalam Pasal 144 ayat 1 UU Cipta Kerja, cacat hukum.

Aturan tersebut sama sekali tidak mengacu pada UU sebelumnya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

"Indonesia sudah punya UU tentang Rusun. Nah UU ini masih tertib karena mengacu pada pengaturan hak atas tanah yang tercantum dalam UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," kata Dewi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (03/11/2020).

Padahal, secara hirarki hukum yang benar seharusnya UU Cipta Kerja dibuat untuk merevisi, menghapus, atau mengubah UU yang sudah ada sebelumnya.

Baca juga: Hak Milik Apartemen WNA Dianggap Bertentangan dengan Reforma Agraria

Dewi justru mempertanyakan argumen pemerintah seperti tertuang dalam naskah akademik RUU Pertanahan yang menyebut aturan kepemilikan apartemen bagi WNA ini sebagai upaya untuk menciptakan norma baru.

"Kita sudah punya aturan soal itu, jadi tumpang tindih. Kita sudah punya UU yang mengatur bagaimana kepemilikan satuan rumah susun baik untuk warga Indonesia dan WNA," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil meyakini pemberian hak milik satuan rumah susun bagi WNA ini sama sekali tak melanggar ketentuan yang ada dalam UU Pokok Dasar Agraria.

Menurutnya kepemilikan satuan rumah susun berbeda dengan aturan kepemilikan rumah tapak atau landed house.

Oleh karena itu, UU Cipta Kerja mengizinkan WNA hanya memiliki hak ruang, bukan memiliki tanah.

Ilustrasi apartemen.PIXABAY/paulbr75 Ilustrasi apartemen.
"Sebenarnya yang kami bolehkan adalah kepemilikan ruang. Ruang yang namanya sarusun. Undang-undang ini membuat demikian. Kalau orang asing beli maka dia tanah bersama enggak ikut, tapi kalau itu dijual lagi kepada orang Indonesia maka tanah bersama kembali menjadi milik orang Indonesia," kata Sofyan, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (07/10/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.