Enam Isu Strategis Penataan Jabodetabek-Punjur dalam Perpes 60/2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki mengatakan, terdapat enam isu strategis terkait penataan kawasan Jabodetabek-Punjur.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

"Terdapat enam isu yang ditinjau yakni banjir, ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, kemacetan dan juga antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara,” kata Kamarzuki dalam siaran pers, Jumat (12/6/2020).

Dari enam isu strategis tersebut, banjir dan macet memang sudah menjadi momok bagi masyarakat Jabodetabek-Punjur, khususnya di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Maka dari itu, Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini akan mengembangkan konsep penanganan banjir melalui konsep pola ruang Jabodetabek-Punjur sebagai kawasan terpadu dari hulu, tengah, hilir hingga pesisir.

Menurut Kamarzuki, dengan diatur konsep pola ruang ini membuat kawasan yang masuk dalam hulu, tengah, hilir, serta pesisir memiliki peran masing-masing.

Baca juga: Pengembangan Jabodetabek-Punjur Perlu Badan Koordinasi yang Kuat

Kawasan hulu berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah berperan sebagai kawasan penyangga dan resapan air, kawasan hilir berperan sebagai kawasan budidaya dan kawasan pesisir berperan sebagai lindung pesisir dan budidaya.

Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur, penanganan banjir juga dilakukan melalui penetapan Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW) yang saat ini hanya terdapat di 305 titik.

"Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur,” lanjut Uki.

Di dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 juga akan dikembangkan penyelesaian isu kemacetan yang hingga saat ini dirasa belum berhasil teratasi.