102 Kabupaten/Kota Diizinkan Buka Kegiatan Masyarakat Produktif

Kompas.com - 30/05/2020, 22:14 WIB
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020). DOKUMENTASI BNPBKepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, Pemerintah melalui Gugus Tugas memberikan kewenangan kepada 102 Kabupaten/Kota yang berada di zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan protokol kesehatan yang ketat serta mewaspadai ancaman Covid-19.

Protokol tersebut seperti tes yang masif, pelacakan agresif, isolasi ketat, dan mengetahui perawatan yang dapat menyembuhkan pasien Corona.

"Kemarin (29/5/2020), Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 kabupaten kota yang saat ini berada di zona hijau," kata Doni dalam konferensi virtual, Sabtu (29/5/2020).

Baca juga: Mendagri Terbitkan Pedoman New Normal di Mal, APPBI: Kami Siap Ikuti

Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan, Gugus Tugas meminta Bupati/Walikota setempat untuk melibatkan komponen masyarakat.

Komponen yang dimaksud seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, dan tokoh agama.

Kemudian, tokoh budayawan, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, toko pers daerah, dunia usaha, dan DPRD melalui kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan tersebut harus melalui tahapan pra-kondisi yaitu, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat dan simulasi pada sektor bidang yang akan dibuka, seperti pembukaan rumah ibadah (masjid, gereja, pura, dan wihara).

Kemudian, pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel dan penginapan, restoran, perkantoran maupun bidang-bidang lain yang dianggap penting namun aman dari ancaman Covid-19.

"Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut tentunya harus dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat," kata Doni.

Baca juga: Asosiasi Pusat Belanja Kantongi Protokol Kesehatan dari Kemenkes

Doni menegaskan, inti keberhasilan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat itu sendiri serta kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan.

Misalnya, menggunakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta tak panik.

Adapun rincian 102 kabupaten/kota yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sebagai berikut:

Provinsi Aceh memiliki 14 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kepulauan Riau memiliki 3 kabupaten, Riau memiliki 2 kabupaten.

Kemudian, 1 kabupaten di Jambi dan Bengkulu, 4 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, 1 kabupaten di Bangka Belitung, 1 kabupaten di Lampung, 1 kota di Jawa Tengah, dan 1 kabupaten di Kalimantan Timur.

Lalu, 1 kabupaten di Kalimantan Tengah, 2 kabupaten di Sulawesi Utara, 1 kabupaten di Gorontalo, 3 kabupaten di Sulawesi Tengah, 1 kabupaten di Sulawesi Barat, 1 kabupaten di Sulawesi Selatan, serta 5 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, 14 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, 2 kabupaten di Maluku Utara, 5 kabupaten/kota di Maluku, 17 kabupaten/ kota di Papua, dan 5 kabupaten/kota di Papua Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Berita
Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Arsitektur
Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Perkantoran
Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Apartemen
Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Fasilitas
Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Berita
Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Kawasan Terpadu
Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Berita
Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Berita
Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Berita
Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Kawasan Terpadu
[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

Berita
Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kawasan Terpadu
PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

Berita
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X