Sanksi Cabut STNK Menanti ODOL yang Nekat Masuk Jalan Tol

Kompas.com - 27/01/2020, 16:27 WIB
Kepala BPJT Danang Parikesit tengah mengamati kendaraan logistik yang melintasi jalan tol kelolaan PT Hutama Karya (Persero), Senin (27/1/2020). Dokumentasi Hutama KaryaKepala BPJT Danang Parikesit tengah mengamati kendaraan logistik yang melintasi jalan tol kelolaan PT Hutama Karya (Persero), Senin (27/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sanksi penahanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menanti pengemudi kendaraan yang melebihi ukuran dan muatan atau over dimension over load (ODOL) yang nekat masuk jalan tol.

Sanksi ini merupakan bagian dari penegakkan aturan di Jalan Tol yang dikembangkan PT Hutama Karya (Pesero), sesuai pasal 307 Undang-undang (UU) Tahun 2009. 

Selain penahanan STNK, pengendara yang melanggar juga akan dikenakan sanksi penahanan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan membayar denda di Kantor Kejaksaan dengan besaran bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran hingga sebesar Rp 500.000.

Baca juga: Ingat, Senin Besok Kendaraan ODOL Akan Ditindak Tegas

Tak hanya itu, Hutama Karya selaku pengelola tol juga akan bertindak tegas dengan mengeluarkan kendaraan yang melanggar ini di pintu tol terdekat.

Execuitve Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya J Aries Dewantoro menuturkan, penerapan sanksi ini merupakan hasil kerja dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Asosiasi jalan Tol Indonesia (ATI).

"Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan aturan keselamatan berkendara di jalan tol yang kami kelola," ujar Aries kepada Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Untuk itu, Hutama Karya, akan terus mengampanyekan berkendara "Selamat Sampai Tujuan" atau SETUJU, hingga Indonesia bebas ODOL dan zero accident.

Adapun peluncuran kampanye SETUJU ini dilakukan pada Senin (27/1/2020) pagi yang dihadiri oleh Kepala BPJT Danang Parikesit, Dirjen Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR yang diwakili Wahyudi, serta Sekjen ATI Krist Ade Sudiyono.

Baca juga: Kendaraan ODOL Harus Dilarang, Keselamatan Jalan Tak Bisa Ditawar!

Kampanye SETUJU ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pelayanan Bersama, Pengamanan, dan Penegakan Hukum pada Jalan Tol di Seluruh Indonesia antara BPJT Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, ATI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, berkat sosialisasi penindakan tegas terhadap kendaraan ODOL ini, tingkat pelanggaran dapat dikatakan menurun dan tingkat kepatuhan pengemudi meningkat.

“Kita lihat seperti pagi ini hanya ada 1 (satu) kendaraan golongan III yang melakukan praktik ODOL di mana kendaraannya hanya berkapasitas 48 ton mengangkut hingga 68 ton dan telah kami tindak tegas," ungkap Danang.

Dia melanjutkan, kampanye SETUJU ini akan dilakukan di seluruh jalan tol di Indonesia, dengan ruas-ruas tol kelolaan Hutama Karya sebagai percontohan awal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X