Pengembang Minta Dilibatkan dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah

Kompas.com - 27/01/2020, 12:34 WIB
Ilustrasi rumah Kementerian PUPRIlustrasi rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang meminta dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah terkait perumahan.

Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat mengatakan, salah satu kebijakan yang harus melibatkan pengembang adalah penentuan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti ( FLPP).

Untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan dana Rp 11 triliun untuk FLPP. Namun ternyata, alokasi dana tersebut diperkirakan hanya dapat membiayai 97.700 unit rumah.

"Kami sudah dapat anggaran rumah subsidi dan asumsi kalau dijalankan mungkin April sudah habis," kata Barkah di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Kuota Rumah Subsidi Seret, Ini Siasat Kadin dan Pengembang

Barkah menuturkan, sebaiknya angka kuota FLPP tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah saja. Dia meminta pemerintah bekerja sama dan mempertimbangkan data yang diperoleh dari organisasi pengembang perumahan.

Dengan cara ini maka akan diketahui seberapa besar kebutuhannya. Lagipula, sebagian besar pengembang yang beroperasi di Indonesia, termasuk 85 persen anggota PI adalah pengembang perumahan FLPP yang rentan dengan kebijakan pembiayaan konsumen.

Dengan demikian, jika pembiayaan terhambat, maka akan terjadi multiplier effect ke stakeholder lainnya seperti perbankan, kontraktor, vendor, hingga ke konsumen.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan tidak mengeluarkan aturan yang mengejutkan.

"Per 20 Januari PUPR mengeluarkan aturan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), yang pembangunannya lebih dipersulit. Rumah sederhana speknya seperti mau membangun rumah bertingkat," kata Totok.

Padahal menurut Totok, dua tahun sebelumnya pengembang dan pemerintah sepakat mengenai aturan dan spesifikasi rumah seserhana. Namun tiba-tiba aturan tersebut berubah.

"Karena kalau kualitas harus ditingkatkan, memang kualitas harus terjamin, tapi tidak perlu seperti membangun rumah mewah atau bertingkat. Kalau ke arah rumah bertingkat, satu mubazir, kedua akan menambah biaya. Biaya apapun yang timbul dibebankan kepada end user," ucap dia.

Untuk itu Totok meminta agar pemerintah lebih melibatkan pengembang dalam setiap pengambikan kebijakan.

"Harapannya lebih dilibatkan saat mengeluarkan kebijakan," kata Totok.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X