Pemprov Sumsel Dukung Program Perumahan Berbasis Komunitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin menyatakan siap mendukung program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

Saat ini, pihaknya tengah mendorong konsep P2BK yang berbeda dengan skema bantuan pembiayaan KPR FLPP tapi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Pemprov Sumsel ingin mengedepankan proses peningkatan ekonomi masyarakat dalam menyediakan tanah dan rumah gratis dalam Program P2Bk ini,” ujar Basyaruddin.

Menurut Basyaruddin, Pemprov Sumsel juga akan bekerja sama dengan perusahaan dalam bentuk CSR pada program P2BK seperti Grab, PLN, Pegadaian dan perusahaan PT Semen Baturaja serta PT Maspion serta BUMN.

Pihaknya ingin ada usaha ekonomi produktif masyarakat yang terbangun dan ada interaksi pergerakan ekonomi di masyarakat.

“Beberapa komunitas yang telah di data antara lain komunitas peternak ikan dan UMKM, pedagang, ojek online, pengemudi online, buruh harian lepas, guru honorer, pengawas jalan dan pembersih sungai, dan tukang bangunan," tutur Basyaruddin.

Baca juga: Kementerian PUPR Minta Pemda Duplikasi Bantuan Perumahan Swadaya

Sedangkan di daerah lain, juga ada komunitas yang digandeng oleh Pemerintah kota setempat.

Basyaruddin berharap, Kementerian PUPR bisa segera merealisasikan pembangunan rumah untuk komunitas masyarakat ini.

Sebelumnya diketahui bahwa Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap menggandeng Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perbankan dan sejumlah Komunitas masyarakat di daerah untuk melaksanakan Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK).

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Yusuf Hariagung mengatakan akan melaksanakan program P2BK di tiga daerah Sumatera Selatan diantaranya, Kota Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau.