Pemerintah Manfaatkan Tanah Negara Bangun Rumah Rakyat

Kompas.com - 16/01/2020, 14:35 WIB
Audiensi Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dengan Walikota Bima Muhammad Lutfi, Kementerian PUPR, Selasa, (17/12/2019). Dok. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan dan Kementerian PUPRAudiensi Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dengan Walikota Bima Muhammad Lutfi, Kementerian PUPR, Selasa, (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR manfaatkan tanah Negara untuk pembangunan rumah rakyat dan rumah negara.

Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan program penyediaan perumahan tersebut.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti RPJMN 2020-2024 dan implementasi 1 juta rumah  yang merupakan salah satu program penyediaan perumahan di Indonesia.

“Pemerintah perlu menyediakan rumah rakyat dan rumah negara untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara ( ASN). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah yang banyak tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia,” terang Khalawi pada keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu, (15/1/2020).

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai identifikasi potensi dan mekanisme pemanfaatan tanah milik Pemerintah untuk lokasi pembangunan rumah rakyat dan rumah negara.

Baca juga: Program Sejuta Rumah Tembus 1,25 Juta Unit

Menurut Khalawi, permasalahan mengenai keberadaan rumah dinas kerap menjadi polemik di masyarakat.

Banyak rumah dinas saat ini berubah fungsi dan dikuasai oleh pihak keluarga, bukan oleh pegawai yang bersangkutan.

“Banyak keluarga pensiunan yang tinggal di kompleks rumah dinas merasa seperti diusir dari tempat tinggalnya. Padahal sebenarnya rumah dinas itu merupakan hak bagi pegawai selama mereka bertugas," tandas Khalawi.

Khalawi melanjutkan ketika para ASN pensiun maka rumah tersebut harus dikembalikan ke negara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan agar aset tanah negara yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dapat digunakan untuk lokasi pembangunan rumah dinas bagi ASN.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X