Surat Menperin Tolak "Indonesia Bebas ODOL" Sangat Absurd

Kompas.com - 14/01/2020, 16:11 WIB
Kemenub mulai lakukan normalisasi truk yang kelebihan dimensi dengan cara dipotong KOMPAS.com/RulyKemenub mulai lakukan normalisasi truk yang kelebihan dimensi dengan cara dipotong

Kembali lagi kepada keberatan Kemenperin, menurut saya kinerja perekonomian Nasional tidak memiliki hubungan langsung dengan pelarangan truk ODOL.

Tekanan gardan truk itu maksimal 12 ton. Jika pengusaha ingin mengangkut barang seberat 36 ton, seharusnya dilakukan dalam 3 x angkut secara paralel atau seria.

Pengusaha memang ingin berhemat dan cepat agar dapat mengangkut muatan 36 ton dalam satu truk, namun tidak artinya bila cepat dan murah itu pada akhirnya malah membuat celaka di jalan.

Jelas, ujung-ujungnya malah mengganggu produksi, kinerja ekonomi, dan merusak jalan tol itu sendiri.

Sebaliknya, apabila pengusaha truk mengeluh bahwa biaya logistik akan mahal karena banyak pungutan tidak resmi, seharusnya hal inilah yang diperangi bukan malah mengorbankan keselamatan di jalan.

Apabila aturan Zero ODOL ditunda atau dibatalkan, apakah Menperin mau dituntut publik jika ada kecelekaan yang disebabkan truk ODOL?

Keselamatan jalan adalah mutlak, dan tidak bisa ada tawar-menawar lagi. Namun apabila pemerintah ingin biaya angkut logistik lebih murah, untuk sektor tertentu tidak ada salahnya mengucurkan subsidi untuk angkutan barang.

Apalagi bila kita berbicara angkutan barang, harusnya berbicara juga tentang angkutan multi-moda. Seperti angkutan barang dengan kereta api misalnya.

Angkutan barang dengan kereta api ini masih sangat minim mode share-nya, yakni sekitar 0,7 persen dibandingkan dengan moda lain.

Moda kereta api untuk angkutan barang inilah yang harusnya diperhatikan secara serius oleh Kemenperin. Jadi, tidak hanya berpikir satu moda angkutan darat saja yang penuh risiko fatal kecelakaan jalan.

Membersihkan jalan dari truk-truk ODOL harus dilakukan lintas sektoral dan melibatkan berbagaistakeholder bila ingin zero accident.

Demikian halnya dengan kinerja jembatan timbang harus dimutakhirkan setiap waktu. Data setiap truk yang sudah ditimbang harus terkoneksi dengan server Kemenhub dan Dishub setempat, sehingga bisa menekan risiko truk-truk ODOL.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terpopuler

komentar di artikel lainnya
Close Ads X