Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Lawakan Tak Lucu Awal Tahun: Normalisasi versus Naturalisasi

Kompas.com - 05/01/2020, 07:00 WIB
Kolase foto gubernur DKI Jakarta anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono KOMPAS.com/Dok. Wika Persero/Albertus AditKolase foto gubernur DKI Jakarta anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono

Banyak lagi proyek serupa yang berhasil di dunia, misalnya sungai Saw Mill di New York, kanal alam Fairburn and Parahiku di Auckland.

Negara Swiss terkenal dengan 30 tahun lebih budaya peremajaan sungai dihubungkan dengan saluran penangkal banjir utama di kota Zurich, dikenal sebagai bachkonzept, yaitu penanganan sungai dan saluran dalam rangka peremajaan kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagi perencana kota, usaha meningkatkan kelayakan dan kenyamanan hidup di kota, merupakan tujuan penting semua teknik lapangan.

Salah satu ujian berat kota-kota Indonesia, adalah belum ada contoh program revitalisasi bagian kota dalam bentuk peremajaan kota atau urban regeneration, yang berhasil menjadi contoh.

Kita "hampir" punya contoh dalam proyek MH Thamrin tempo hari, revitalisasi kawasan kecil Kalijodo. Namun sebagai kota dunia, kita belum pernah berhasil melakukan revitalisasi kota-kota dalam skala yang bisa berdampak signifikan.

Pekerjaan rumah pun masih banyak, karena kembali kita diingatkan bahwa pijakan hukum yang selalu dipakai UU Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 sangat terbatas dan tidak mengakomodasi peremajaan kota sebagai kegiatan utama perencanaan.

Otonomi daerah pun masih menyisakan masalah beragamnya kualitas dan kapasitas teknokrat pelaksana peremajaan kota.

Kita berharap elite dan teknokrat tidak terjebak memperparah debat kusir tak berujung. Dan fokus pada kerja riil, baik solusi teknokratik maupun legal formalnya. Karena air itu datang terus, dan akan kembali.

Harus kita sudahi kesewenang-wenangan melakukan terjemahan bebas dan peristilahan semantik oleh pelaku politik kita, yang nampaknya memang masih terlihat seolah ingin memelihara kebodohan di tengah-tengah kita.

Bodor garing!!!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.