Mengawinkan Normalisasi dan Naturalisasi, Solusi Banjir Jakarta

Kompas.com - 03/01/2020, 13:20 WIB
Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).

STRUKTUR megapolitan Jakarta dibangun Belanda dengan tujuan eksploitasi atau hinterland-port. Bukan untuk pelayanan publik seperti kota di Jepang dan Eropa, yang memiliki civic backbone seperti transportasi publik, large sewage system, smart power grid serta banyak lagi aspek fisik dan non-fisik untuk memberikan pelayanan publik.

Civic backbone pelayanan publik ini logikanya harus terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan transformasi kebutuhan masyarakat, kota dan alam. Sebut saja perubahan iklim, bencana alam, dan lain sebagainya.

Absennya civic backbone itulah yang membuat Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia rentan macet, banjir, serta tumpang tindihnya tata ruang kota.

Ketika banjir datang lagi, yang kita lakukan hanyalah sibuk berpolemik, pro dan kontra soal normalisasi dan naturalisasi.

Padahal, normalisasi adalah paradigma kaum developmentalist tahun 1970-an, yaitu membangun saluran besar (kanal) untuk mengalirkan air pada saat hujan, langsung menuju laut tanpa hambatan.

Normalisasi juga harus dimodifikasi dengan pembangunan embung-embung atau danau kecil sebagai penampungan air sementara, saat terjadi kondisi ekstrim (over flow).

Selain itu, juga harus didukung dengan proses pengerukan muara sungai untuk menghindari proses sedimentasi lumpur.

Danau-danau kecil ini sangat menarik, jika didesain dan dikelola secara strategis untuk menampung air.

Atau bisa juga digunakan untuk pemeliharaan fasilitas kota pada saat musim kering, seperti menyiram tanaman, contingency alternative supply, dan pasokan air pemadam kebakaran.

Penggunaan lainnya, tentu menjadi area publik untuk rekreasi ataupun berolahraga.

Pelurusan alur sungai (normalisasi) serta mengembalikan fungsi ekologis daerah aliran sungai (DAS) inilah yang dimaksud sebagai langkah naturalisasi.

Terkesan utopis dan romantis, gerakan naturalisasi banyak dilakukan di Eropa, khususnya Jerman, pada tahun 1980-1990-an. Tapi mereka terlebih dahulu sudah memiliki tanggul dan sistem pengolahan limbah dalam skala besar.

Pada saat itu, hanya kali-kali kecil dan got yang dijadikan eksperimen proses naturalisasi. Namun, hingga sekarang tidak terdengar lagi hasil eksperimennya, berhasil atau gagal.

Megapolitan Jakarta harus mengadaptasi keduanya. Tetapi yang harus dilakukan lebih dulu adalah normalisasi sebagai tulang punggung mengantisipasi banjir.

Sementara proses naturalisasi justru harus dilakukan di daerah hulu, Bogor dan Depok serta daerah penyanggah yang memiliki aliran anak sungai atau kali yangg masuk ke Jakarta.

Di dalam kota Jakarta, naturalisasi bisa dijalankan di semua ruang terbuka dan jalur hijau yang tersisa. Tapi bukan di kanal-kanal banjir yang utama.

Naturalisasi bertujuan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah sehingga memperlambat debit air yang masuk ke sungai atau kanal yang menuju laut. Dengan catatan jika daerah penyangga ini tidak mengalami kerusakan ekologis.

Jika tidak bisa terserap meski sudah dibuat sumur biopori, maka penyimpanan air hujan dengan metode Rain Water Harvesting (RWH) bisa dilakukan. Air hujan yang jatuh dari atap ke talang air, langsung dimasukkan ke bak penampungan.

Air kemudian disimpan, dan digunakan untuk kebutuhan air rumah tangga yang tidak membutuhkan kategori “bersih”. Misalnya untuk penyiraman tanaman, mencuci mobil maupun penyiraman toilet.

Jika kebijakan RWH ini bisa diberlakukan 50 persen saja, maka bisa mewujudkan Jakarta bebas banjir. Tapi, harus dikaitkan dengan kompensasi fiskal melalui instrumen pemangkasan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada setiap rumah yang menerapkan sistem RWH.

Hal tersebut sudah berjalan dan efektif di Belgia dan beberapa negara Eropa lainnya.

Dengan demikian, banjir Jakarta tidak perlu menyita pikiran dalam polemik yang ujung-ujungnya politis. Rakyat mendingan diajak berpikir dalam paradigma turning problem into opportunities.

Normalisasi atau naturalisasi yang dipilih? Ini bukan pilihan dikotomis. Dua-dua nya harus dijalankan. Tapi saat ini pemerintah perlu melakukan normalisasi melalui penertiban dan pembangunan di seluruh kanal banjir yang ada.

Naturalisasi harus dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Baik melalui biopori ataupun RWH,

Saya lebih memilih RWH karena mengingat struktur ekologis Jakarta sudah rusak, belum ditambah dengan intrusi air laut ke dalam sistim aquifer Jakarta.

Jangankan Jakarta, Oslo, Tokyo, dan hampir semua kota kelas dunia mengalami kerusakan total struktur ekologis tanah.

Tapi mereka tidak meratapi apa yNgg sudah terjadi. Kota-kota tersebut pakai akal dan teknologi untuk mencari solusi dengan intervensi insinyur dalam perspektif yang lebih strategis seperti sistem pembuangan limbah bawah tanah, atau kanalisasi.

Kurang air kita marah! Dikasih air berlimpah jadi becana; harusnya bisa menjadi berkah, jika kita kerjakan bersama.

Karena trennya saat ini rekonsiliasi, mengawinkan normalisasi dan naturalisasi bisa jadi gimmick sebagai solusi banjir Jakarta.

Why not!

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X