Mengawinkan Normalisasi dan Naturalisasi, Solusi Banjir Jakarta

Kompas.com - 03/01/2020, 13:20 WIB
Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).

Pelurusan alur sungai ( normalisasi) serta mengembalikan fungsi ekologis daerah aliran sungai (DAS) inilah yang dimaksud sebagai langkah naturalisasi.

Terkesan utopis dan romantis, gerakan naturalisasi banyak dilakukan di Eropa, khususnya Jerman, pada tahun 1980-1990-an. Tapi mereka terlebih dahulu sudah memiliki tanggul dan sistem pengolahan limbah dalam skala besar.

Pada saat itu, hanya kali-kali kecil dan got yang dijadikan eksperimen proses naturalisasi. Namun, hingga sekarang tidak terdengar lagi hasil eksperimennya, berhasil atau gagal.

Megapolitan Jakarta harus mengadaptasi keduanya. Tetapi yang harus dilakukan lebih dulu adalah normalisasi sebagai tulang punggung mengantisipasi banjir.

Sementara proses naturalisasi justru harus dilakukan di daerah hulu, Bogor dan Depok serta daerah penyanggah yang memiliki aliran anak sungai atau kali yangg masuk ke Jakarta.

Di dalam kota Jakarta, naturalisasi bisa dijalankan di semua ruang terbuka dan jalur hijau yang tersisa. Tapi bukan di kanal-kanal banjir yang utama.

Naturalisasi bertujuan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah sehingga memperlambat debit air yang masuk ke sungai atau kanal yang menuju laut. Dengan catatan jika daerah penyangga ini tidak mengalami kerusakan ekologis.

Jika tidak bisa terserap meski sudah dibuat sumur biopori, maka penyimpanan air hujan dengan metode Rain Water Harvesting (RWH) bisa dilakukan. Air hujan yang jatuh dari atap ke talang air, langsung dimasukkan ke bak penampungan.

Air kemudian disimpan, dan digunakan untuk kebutuhan air rumah tangga yang tidak membutuhkan kategori “bersih”. Misalnya untuk penyiraman tanaman, mencuci mobil maupun penyiraman toilet.

Jika kebijakan RWH ini bisa diberlakukan 50 persen saja, maka bisa mewujudkan Jakarta bebas banjir. Tapi, harus dikaitkan dengan kompensasi fiskal melalui instrumen pemangkasan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada setiap rumah yang menerapkan sistem RWH.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X