Mengawinkan Normalisasi dan Naturalisasi, Solusi Banjir Jakarta

Kompas.com - 03/01/2020, 13:20 WIB
Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).

STRUKTUR megapolitan Jakarta dibangun Belanda dengan tujuan eksploitasi atau hinterland-port. Bukan untuk pelayanan publik seperti kota di Jepang dan Eropa, yang memiliki civic backbone seperti transportasi publik, large sewage system, smart power grid serta banyak lagi aspek fisik dan non-fisik untuk memberikan pelayanan publik.

Civic backbone pelayanan publik ini logikanya harus terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan transformasi kebutuhan masyarakat, kota dan alam. Sebut saja perubahan iklim, bencana alam, dan lain sebagainya.

Absennya civic backbone itulah yang membuat Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia rentan macet, banjir, serta tumpang tindihnya tata ruang kota.

Ketika banjir datang lagi, yang kita lakukan hanyalah sibuk berpolemik, pro dan kontra soal normalisasi dan naturalisasi.

Padahal, normalisasi adalah paradigma kaum developmentalist tahun 1970-an, yaitu membangun saluran besar (kanal) untuk mengalirkan air pada saat hujan, langsung menuju laut tanpa hambatan.

Normalisasi juga harus dimodifikasi dengan pembangunan embung-embung atau danau kecil sebagai penampungan air sementara, saat terjadi kondisi ekstrim (over flow).

Selain itu, juga harus didukung dengan proses pengerukan muara sungai untuk menghindari proses sedimentasi lumpur.

Danau-danau kecil ini sangat menarik, jika didesain dan dikelola secara strategis untuk menampung air.

Atau bisa juga digunakan untuk pemeliharaan fasilitas kota pada saat musim kering, seperti menyiram tanaman, contingency alternative supply, dan pasokan air pemadam kebakaran.

Penggunaan lainnya, tentu menjadi area publik untuk rekreasi ataupun berolahraga.

Pelurusan alur sungai (normalisasi) serta mengembalikan fungsi ekologis daerah aliran sungai (DAS) inilah yang dimaksud sebagai langkah naturalisasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X