Fakta, Daerah Aliran Sungai yang Sudah Dinormalisasi Bebas Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan percepatan pelaksanaan Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung.

Hal ini menyusul fakta yang dia dapati ketika melakukan tinjauan menggunakan helikopter pada Rabu (1/1/2020) pukul 15.00-16.30 WIB.

Menurut Basuki, dari pengamatan aerial, daerah aliran sungai yang sudah ditangani melalui normalisasi sepanjang 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 kilometer relatif aman dari banjir.

Sebaliknya di area sekitar sungai yang belum dilakukan normalisasi dalam kondisi tergenang banjir, seperti di Bidara Cina.

Baca juga: Jakarta Banjir, Pemerintah Gratiskan Tol Dalam Kota

Demikian halnya di Sungai Cipinang yang belum dinormalisasi, area sekitar juga tergenang banjir.

"Kami telah menyiapkan sejumlah program yang akan dan sedang dijalankan di sejumlah daerah terdampak terparah di DKI Jakarta," kata Basuki.

Daerah terdampak terparah tersebut berada di 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

Untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.

Kemudian dilakukan optimalisasi pembangunan prasarana pengendalian banjir, yang sejak tahun 2017 sempat terhenti karena terganjal pembebasan lahan.

Di hulu Sungai Ciliwung, tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan progres pembebasan tanah di atas 90 persen dan progres fisik saat ini mendekati 45 persen.

Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020.

Untuk percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.

Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.

Untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Tahun 2020 ini dilakukan value engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.