Pengembang Swasta Berpeluang Bangun Infrastruktur Ibu Kota Baru

Kompas.com - 18/12/2019, 17:11 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dari total kebutuhan lahan seluas 256.000 hektar, sebagian besar di antaranya merupakan kawasan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT ITCI, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditinjau Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (17/12/2019).

Guna mendukung kesiapan pembangunan IKN, sejumlah kementerian terkait bahu-membahu mempercepat pelaksanaan relokasi mulai dari menggelar sayembara gagasan desain, hingga mobilisasi pengadaan lahan.

Namun, ada satu hal yang tak kalah penting yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pihak swasta, yakni membangun properti di IKN.

"Indonesia juga punya agenda properti besar di IKN baru," ujar Wakil Menteri Keuangan RI, Suhasil Nazara dalam diskusi Property Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Kebutuhan Lahan Ibu Kota Baru 256.000 Hektar

Menurutnya, swasta dapat mengambil peran dalam mendukung infrastruktur ibu kota baru, terutama dalam hal pendanaan dan investasi. Bahkan, hal ini bisa menjadi peluang bagus bagi mereka.

"Kami membuka kemungkinan swasta untuk melakukan investasi. Kemudian pemerintah entah melakukan sewa atau bentuk-bentuk kerja sama lain (swasta dan KPBU)," kata dia.

Suhasil menyampaikan, total anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota ke lokasi baru adalah Rp 466 triliun yang terbagi dalam tiga sumber pendanaan.

Masing-masing yakni dari Anggaran Pendapatan Belanda Negara (APBN) sebesar 19,2 persen atau Rp 89,4 triliun, Swasta dengan persentase 16,4 persen atau sekitar 123,2 triliun, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 54,4 persen atau Rp 253,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam gelaran Property Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (18/12/2019).Kompas.com/Rosiana Haryanti Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam gelaran Property Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Sumber pendanaan tersebut terbagi lagi peruntukannya. Dana yang bersumber dari APBN akan digunakan untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, bangunan strategis TNI/POLRI, rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dana tersebut juga akan digunakan untuk mengembangkan ruang terbuka hijau, pangkalan militer, hingga pengadaan lahan.

Lalu sumber pendanaan dari swasta rencananya bakal dimanfaatkan untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, serta jalan tol.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X