Revitalisasi Angkutan Massal Berbasis Jalan

LAYANAN bus angkutan perkotaan di berbagai kota Indonesia semakin kehilangan daya saingnya. Operator angkutan umum gagal menawarkan keunggulan layanan yang aman, selamat, nyaman, dan terjangkau.

Pada saat bersamaan, masyarakat semakin tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi untuk kepentingan mobilitas sehari-hari.

Akibatnya, jumlah penumpang angkutan perkotaan semakin turun karena memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi (Wahid, 2019).

Karena itu, intervensi pemerintah dalam penyediaan layanan angkutan perkotaan diperlukan untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar dan mengawal proses transformasi pengusahaan angkutan perkotaan, sehingga mampu mencapai kondisi yang diinginkan.

Proses transformasi harus diarahkan agar pengelolaan angkutan umum dijalankan oleh suatu badan hukum.

Potensi urbanisasi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi terkendala kemacetan. Penyebabnya adalah terbatasnya pembangunan angkutan umum massal perkotaan.

Selain Jakarta, pangsa angkutan umum di kota dan pedesaan masih di bawah 10 persen. Bahkan, di Denpasar (Bali) sudah sulit menemukan angkutan umum. Adanya ojek daring dan taksi daring yang semakin marak keberadaannya.

Push and pull strategy

Push strategy adalah strategi untuk memaksa masyarakat keluar dari kendaraan pribadi dan berpindah menggunakan angkutan umum.

Strategi ini memfokuskan pada manajemen ruang dan waktu untuk akses kendaraan pribadi dilakukan dengan pengaturan penggunaan ruang jalan dan ruang parkir.

Pull strategy adalah strategi untuk menarik masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan.

Layanan angkutan massal perkotaan harus memiliki kualitas prima yang setara atau lebih unggul dibandingkan dengan kendaraan pribadi, sehingga dapat bersaing dengan kendaraan pribadi.

Layanan prima dicapai dengan menyediakan layanan angkutan massal perkotaan sebagai moda prioritas dan bersifat door-to-door service.

Prioritas angkutan massal perkotaan diwujudkan dengan memberikan proteksi dan subsidi.

Proteksi ditujukan untuk memastikan angkutan massal memiliki keunggulan operasional (misal, waktu tempuh, ketepatan waktu, dan kepastian layanan) dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Sementara itu, subsidi ditujukan untuk memastikan kualitas layanan prima dengan tarif terjangkau.