Ini Rincian Rencana Strategis Kementerian PUPR 5 tahun ke Depan

Kompas.com - 13/11/2019, 13:46 WIB
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/11/2019) di Jakarta. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/11/2019) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka melaksanakan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tahun 2019-2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur dalam 5 tahun ke depan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Untuk menindaklanjutinya, Kementerian PUPR tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan apa yang telah dibangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri.

"Fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua kementerian ini di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan," jelas Basuki pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Perlu Ada Wakil Menteri PUPR Khusus Bidang Properti

Di bidang Sumber Daya Air ( SDA), program kerja yang disusun adalah meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60 meter kubik per kapita per tahun, kemudian menyelesaikan 45 bendungan lanjutan dan pembangunan 15 bendungan baru.

Selain itu pembangunan 500.000 hektar Daerah Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.500.000 ha, serta 2.100 kilometer Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai.

Antara lain Pengendalian Banjir di kota Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Kalimantan Barat, Palu, Jayapura, Pengamanan Pantai Kunjir di Lampung, Pantai Utara Jawa (termasuk NCICD), Pulau Terluar, serta Dukungan Venue Dayung PON XX (Teluk Youtefa).

Untuk konektivitas, program kerja Kementerian PUPR untuk 5 tahun kedepan adalah membangun 3.000 kilometer jalan baru yang mendukung kawasan strategis seperti, Trans Papua, Manokwari-Pegunungan Arfak, akses ke Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK) Galang Batang (Kepulauan Riau) dan KEK Bitung (Sulut), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jabar), Akses NYIA Kulon Progo (DIY), Akses PLBN Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk Nunukan (Kaltara).

Lalu akses di Kawasan Industri antara lain Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara), Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok-Mandalika (NTB), Likupang (Sulut), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong-Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas-Temajuk (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar)–Tumbang Samba (Kalteng), Gempang–Pameu (Aceh).

Selain itu, Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 2.500 kilometer Jalan Tol dengan menyelesaikan jalan tol Trans Jawa yaitu Probolinggo-Banyuwangi, Tol Trans Sumatera antara lain Sigli-Banda Aceh, Pekanbaru-Dumai, dan Kayu Agung-Palembang-Betun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X