Ini Rincian Rencana Strategis Kementerian PUPR 5 tahun ke Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka melaksanakan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tahun 2019-2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur dalam 5 tahun ke depan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Untuk menindaklanjutinya, Kementerian PUPR tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan apa yang telah dibangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri.

"Fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua kementerian ini di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan," jelas Basuki pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Perlu Ada Wakil Menteri PUPR Khusus Bidang Properti

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), program kerja yang disusun adalah meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60 meter kubik per kapita per tahun, kemudian menyelesaikan 45 bendungan lanjutan dan pembangunan 15 bendungan baru.

Selain itu pembangunan 500.000 hektar Daerah Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.500.000 ha, serta 2.100 kilometer Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai.

Antara lain Pengendalian Banjir di kota Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Kalimantan Barat, Palu, Jayapura, Pengamanan Pantai Kunjir di Lampung, Pantai Utara Jawa (termasuk NCICD), Pulau Terluar, serta Dukungan Venue Dayung PON XX (Teluk Youtefa).

Untuk konektivitas, program kerja Kementerian PUPR untuk 5 tahun kedepan adalah membangun 3.000 kilometer jalan baru yang mendukung kawasan strategis seperti, Trans Papua, Manokwari-Pegunungan Arfak, akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang (Kepulauan Riau) dan KEK Bitung (Sulut), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jabar), Akses NYIA Kulon Progo (DIY), Akses PLBN Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk Nunukan (Kaltara).

Lalu akses di Kawasan Industri antara lain Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara), Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok-Mandalika (NTB), Likupang (Sulut), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong-Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas-Temajuk (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar)–Tumbang Samba (Kalteng), Gempang–Pameu (Aceh).

Selain itu, Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 2.500 kilometer Jalan Tol dengan menyelesaikan jalan tol Trans Jawa yaitu Probolinggo-Banyuwangi, Tol Trans Sumatera antara lain Sigli-Banda Aceh, Pekanbaru-Dumai, dan Kayu Agung-Palembang-Betun.

Kemudian Tol Jabodetabek antara lain Serpong-Balaraja, Jakarta-Cikampek II Selatan dan Cimanggis-Cibitung, Tol Non-Trans Jawa antara lain Serang-Panimbang, dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Adapun pembangunan jalan tol baru antara lain untuk ruas Tol Non-Trans Jawa, seperti Yogyakarta-Bawen, Cileunyi-Garut-Tasikmalaya, Tol Trans Sumatera Palembang-Tanjung Api-Api, Binjai-Langsa, Tebing Tinggi-Dumai, Dumai-Rantau Prapat, Jambi-Rengat, Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat, dan Pekanbaru-Bukit Tinggi-Padang.

Pembangunan 60.000 meter Jembatan Panjang antara lain Sumatera-Bangka (Sumsel dan Babel), Batam – Bintan (Kep. Riau), Pulau Balang (Kaltim), Sambas Besar (Kalbar), dan Muna–Buton (Sultra).

Pembangunan 35.000 meter Flyover/Underpass, di Jalan Nasional antara lain FO Gatot Subroto (Sumut), Underpass Kentungan (DIY), FO Kopo (Jabar), FO Bandara Ahmad Yani Semarang (Jateng), dan shortcut Mengwitani-Singaraja (Bali).

Selain itu, di bidang pemukiman, Kementerian PUPR juga akan melakukan peningkatan akses 90 persen Terhadap Air Minum Layak, Akses 80 persen Terhadap Sanitasi & Persampahan, Pengembangan 11 Kawasan PLBN Terpadu, Penanganan 10.000 Ha Kawasan Kumuh Tersebar di seluruh Indonesia, serta 5.555 Unit Pembangunan Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar.

Terakhir, di bidang perumahan akan dibangun sebanyak 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya, serta 500.000 unit PSU perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk Renstra 2015-2019, penyerapan anggaran Kementerian PUPR per 11 November 2019 sudah mencapai 64 persen untuk kemajuan fisik.