Indonesia Alami "Backlog" Tata Ruang

Kompas.com - 08/11/2019, 16:09 WIB
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra. Dokumentasi Kementerian ATR/BPNWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra.

"Dalam perspektif mereka, penataan ruang adalah harus birokratis dan regulatif. Padahal terlalu banyak birokrasi justru makin ribet. Bisa jadi, tidak ada regulasi dan birokrasi, malah lebih baik," kata Surya menjawab Kompas.com.

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, ketidakjelasan fungsi kelembagaan daerah, lamanya proses rekomendasi gubernur serta proses persub di pemerintahan pusat, adalah kendala besar yang paling menghambat.

Untuk mengatasi hal ini, Surya mengatakan, Kementerian ATR/BPN melakukan pendekatan berbeda dan asistensi intensif berupa program magang bagi SDM untuk bekerja di Jakarta atau kantor-kantor wilayah pertanahan lainnya di Pulau Jawa.

Dari sekitar 500 kantor wilayah dan provinsi, kantor wilayah dan provinsi di Indonesia Timur tercatat memiliki kinerja buruk, dan perlu ditingkatkan. Mereka dari timur ini yang akan diprioritaskan dalam program magang.

Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga akan menderegulasi peraturan yang menghambat penataan ruang.

Dia juga menawarkan solusi kerja sama dengan sektor swasta, dan akademisi dalam penyediaan peta dan dokumen KLHS, penguatan kelembagaan bidang penataan ruang di daerah dan penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

"Kemudian pengembangan teknologi misalnya website dan sistem informasi untuk pengawasan publik," imbuh Surya.

 

 

 

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X