Kendaraan dengan Muatan Berlebih, Sumber Masalah di Jalan

Kompas.com - 29/10/2019, 20:00 WIB
Kendaraan dengan muatan berlebih Djoko SetijowarnoKendaraan dengan muatan berlebih

PENEGAKKAN hukum oleh aparat Kepolisian yang diberi kewenangan di jalan raya harus lebih agresif. Seluruh pihak harus mematuhi. Hal ini karena kelancaran distribusi logistik dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur transportasi.

Sayangnya, kinerja infrastruktur logistik masih rendah. Menurut World Bank (2018), posisi Indonesia pada Logistik Performance Index (LPI) ada di urutan ke 54. Sementara peringkat Malaysia urutan ke-40, Thailand 41, Vietnam 47 dan Filipina 67.

Biaya logistik pun masih tinggi (persentase terhadap PDB). Untuk Indonesia masih 24 persen, sementara Singapura 8 persen, Malaysia 13 persen, China 15 pesen, Jepang 9 persen, Korea Selatan 9 persen, India 13 persen, Eropa 9 persen, dan Amerika Serikat 8 persen.

Angkutan barang masih mendominasi penggunaan prasarana jalan, yakni sebesar 75,3 persen. Sementara barang yang diangkut melalui jalan rel 0,25 persen, laut 24,2 persen dan udara 1,1 persen.

Kajian yang dilakukan oleh Pandu Yunianto, Direktur Lalu Lintas Ditjenhubdat (September 2019), dalam hal peraturan perundangan, peraturan mengenai ukuran panjang maksimal beserta konfigurasi sumbu mobil barang di Indonesia perlu dievaluasi.

Ketentuan pidana tidak hanya dikenakan kepada pengemudi mobil barang tetapi juga kepada pemilik kendaraan. Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diamandemen dan disesuaikan, yaitu pada kalimat “Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang” direvisi menjadi “Kendaraan Bermotor Angkutan Barang” saja.

Jadi, ketentuan pidana dapat dikenakan baik terhadap kendaraan barang umum maupun perseorangan. Besaran denda diusulkan dihitung pada nilai maksimal, dengan prinsip membebankan nilai kerugian per kilometer untuk tiap ton lebih muatan dan nilai denda dihitung secara akumulasi.

Perlu direvisi juga ketentuan mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu harus didampingi petugas Polri dalam melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di jalan.

Di samping itu, dalam hal sistem pengawasan, mengkaji ulang lokasi Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) secara komprehensif sesuai dengan dengan perkembangan jaringan jalan sehingga seluruh mobil barang dapat tersaring oleh UPPKB.

Layout UPPKB yang ada saat ini sudah tidak relevan sehingga perlu ditinjau ulang, agar mampu mendukung proses penindakan pelanggaran.

Kondisi fasilitas dan peralatan penimbangan di UPPKB perlu renovasi dan penggantian, sehingga dapat mendukung pengawasan muatan seiring dengan pertumbuhan volume lalu lintas mobil barang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X