Widiarto Mengantar Sendiri Pejabat Kementerian PUPR ke Kantor KPK

Kompas.com - 16/10/2019, 13:17 WIB
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (28/12/2018) sekitar jam 23.00 WIB. KOMPAS.com/ DYLAN APRIALDO RACHMANInspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (28/12/2018) sekitar jam 23.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Kalimantan Timur yang dilakukan Selasa (15/10/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengamankan delapan orang di Bontang, Samarinda dan Jakarta. 

Salah seorang di antaranya adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere, yang notabene merupakan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR).

Namun, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto membantah, Refly bukan ditangkap KPK melainkan pihaknyalah yang mengantarkannya ke markas KPK yang berada di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019) malam. 

Baca juga: Pejabatnya Dicokok KPK, Kementerian PUPR Siap Membantu Proses Hukum

"Bahkan tadi malam saya sendiri mengantar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Refly Ruddy Tangkere ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan," kata Widiarto saat menyampaikan keterangan di kantornya, Rabu (16/10/2019).

Menurut Widiarto, langkah itu dilakukan sebagai upaya mendukung Komisi Antirasuah mengungkap kasus suap yang diduga melibatkan oknum pejabat PUPR.

Ia menegaskan, Kementerian PUPR akan mengikuti seluruh proses yang berjalan di KPK. Termasuk, menunggu penetapan status oknum pejabat yang dimaksud. 

"Sekali lagi menghormati proses yang ada," tambah Widiarto.

Selain pejabat Kementerian PUPR, dalam operasi yang dilakukan KPK juga diamankan pejabat pembuat komitmen, staf balai, dan pihak swastas.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, belum bisa mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang diamankan tersebut. 

Namun, dalam OTT tersebut, KPK menduga ada transaksi senilai Rp 1,5 miliar.

"Jadi, pemberi mentransferkan uang secara periodik pada rekening miliknya dan kemudian ATM-nya diberikan kepada pihak penerima. Nah, uang di ATM itulah yang diduga digunakan pihak penerima. Diduga sudah diterima sekitar Rp 1,5 miliar," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X