Kementerian PUPR Gandeng TNI AD Rehabilitasi Wamena

Kompas.com - 09/10/2019, 23:46 WIB
Sepuluh kantor pemerintahan rusak pascra kerusuhan Wamena, Papua. Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRSepuluh kantor pemerintahan rusak pascra kerusuhan Wamena, Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  bersama TNI AD akan melakukan rehabilitasi Wamena, Papua, agar penanganannya lebih cepat dan memiliki kualitas mutu yang baik.

Pasca kerusuhan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono langsung menugaskan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Direktur Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan Christ Robert Marbun, dan Kepala Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto untuk kunjungan lapangan dan melakukan pendataan atas infrastruktur yang rusak, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Perlunya Membangun Jalan, Membuka Keterisolasian di Papua

Dari hasil identifikasi sementara di lapangan, sebanyak 10 kantor Pemerintahan mengalami rusak berat dan 8 rusak ringan.

Sepuluh kantor Pemerintahan yang rusak berat adalah kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan gedung Bappeda

Sepuluh kantor pemerintahan rusak pascra kerusuhan WamenaDokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Sepuluh kantor pemerintahan rusak pascra kerusuhan Wamena
Kemudian kantor Inspektorat, gedung Dinas Informasi dan Komunikasi, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, PLN, KUA, dan Kantor Dinas Perhubungan.

Berdasarkan data Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya, perkiraan kerugian atas kerusakan 10 kantor Pemerintahan tersebut sebesar Rp 25,6 miliar.

Selain kantor Pemerintahan, menurut hasil identifikasi sementara sebanyak 26 sarana pendidikan, 450 ruko, dan 165 unit rumah warga mengalami rusak ringan serta 220 unit kendaraan rusak/terbakar.

Untuk penanganan pasar, Kepala Pusat PPSOP Iwan Suprijanto mengatakan Kementerian PUPR akan menugaskan kontraktor swasta/BUMN melakukan penanganan keadaan darurat.

“Yang perlu segera dan bersifat mendesak untuk dipulihkan adalah rumah dan fasilitas perekonomian. Untuk rumah, kami mengusulkan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” kata Iwan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X