JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro menilai, rencana sayembara desain ibu kota baru merupakan hal yang wajar.
Hampir seluruh pemerintahan di dunia melakukan hal serupa saat akan memindahkan atau merancang sebuah kota baru.
"Sebetulnya kan kata sayembara itu yang mau dicari kompetisi terhadap desain terbaik. Di dalam proses tender kita itu sebenarnya bertahap, ada beauty contest," ucap Bernie kepada Kompas.com, Kamis (12/9/2019).
Baca juga: Sayembara Desain Ibu Kota Baru Segera Digelar
Dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses sayembara, pertama, perlu adanya term of reference (TOR) atau planning and design brief sebelum sayembara dilaksanakan.
"Sehingga, semua peserta itu punya latar belakang yang sama," ujarnya.
Kedua, pemerintah harus menyediakan data seakurat mungkin yang dapat digunakan calon peserta dalam merancang sebuah kota.
Data ini mencakup peta wilayah adminstrasi, peta Hak Pengelolaan (HPL), peta status kepemilikan lahan, hingga peta batasan Hak Guna Usaha (HGU).
Baca juga: Asing Ikut Mendesain Ibu Kota Demi Tingkatkan Mutu Perencana Lokal
"Itu semua harus lengkap dan tersedia, sehingga mereka bisa memiliki basis," imbuh Bernie.
Menurut Bernie, bukan sebuah hal yang mudah bagi perencana untuk mendapatkan seluruh data tersebut.
Sementara di sisi lain, peta-peta itu diperlukan sebagai gambaran seakurat mungkin pada saat perancangan.
VIDEO: Menjajal Tol Balikpapan-Samarinda, Pertama di Provinsi Ibu Kota