Menerka Bisnis Properti Jakarta Pasca Relokasi Ibu Kota Negara

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (26/8/2019).

Tentu, bukannya tanpa sebab orang nomor satu di Indonesia itu merelokasi ibu kota negara, salah satunya karena Jakarta terlalu berat menanggung beban sebagai pusat pemerintah, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa.

Saat ini pemerintah telah menunjuk sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara sebagai ibu kota negara baru, proses pemindahannya akan dimulai pada akhir 2020.

Lalu bagaimana nasib bisnis properti di Jakarta setelah pusat pemerintahan dipindahkan?

Tidak sedikit pertanyaan tersebut diutarakan, terutama oleh para pelaku bisnis properti yang kadung menanamkan investasi properti di kota ini.

Banyak di antara mereka yang memprediksi bahwa properti Jakarta akan sepi peminat bahkan nilai jualnya akan menurun.

Bagi Anda yang memikirkan hal tersebut sebenarnya tidak perlu risau, karena pemindahan ibu kota tidak akan berpengaruh buruk terhadap bisnis properti di Jakarta.

Walaupun tidak menjadi ibu kota lagi, Jakarta akan tetap dikembangkan menjadi pusat perekonomian, bisnis, dan jasa berskala global.

Faktor inilah yang menjadi daya tarik guna mendatangkan pebisnis dan investor dari berbagai kota bahkan luar negeri, sehingga Jakarta masih memiliki potensi yang cukup kuat terhadap bisnis properti.

Tidak hanya itu, ketersediaan fasilitas umum dan aksesibilitas juga dipercaya akan membuat Jakarta tidak surut peminat. 

Terlebih, sudah banyak apartemen dan perkantoran di kota ini yang terkoneksi langsung dengan moda transportasi seperti light rail transit (LRT), bus rapid transit (BRT), dan mass rapid transit (MRT).

Dengan segala kelebihan tersebut, tak heran hingga detik ini berdasarkan data Lamudi Indonesia, Jakarta masih menjadi kota favorit pencarian rumah di dunia maya.

Rata-rata harga rumah di Jakarta sendiri paling murah dijual dari Rp 11 juta per meter persegi dan yang termahal mencapai Rp 62 juta per meter persegi.

Pemindahan pusat pemerintahan ini, sebenarnya persis seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu dari New York ke Washington DC. New York menjadi kota pusat ekonomi atau bisnis.

Masa depan bisnis properti di Kaltim cerah

Dipilihnya Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara baru diyakini akan mendorong bisnis properti yang sempat mengalami kelesuan karena tumbangnya industri tambang dan komoditas.

Walaupun ibu kota nanti akan dipusatkan di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, tidak menutup kemungkinan bakal mendorong penjualan properti di daerah lainnya terutama kota Balikpapan dan Samarinda.

Dua kota tersebut, sejak lama menjadi daerah incaran pengembang besar, di sana mereka membangun beragam proyek properti.

Sebut saja seperti Agung Podomoro Land (APL) yang mengembangkan proyek Borneo Bay City di Balikpapan. Kawasan superblok ini dibangun seluas 5 hektar di atas lahan reklamasi, di sana pengembang membangun hunian apartemen, hotel hingga pusat perbelanjaan mewah.

Jarak antara Borneo Bay City dengan ibu kota baru terbilang cukup dekat yakni hanya 7,36 kilometer melalui akses tol laut Balikpapan-Penajam Paser Utara.

Lalu ada juga Sinarmas Land yang menggarap proyek Grand City, mereka mengembangkan kawasan perumahan seluas 220 hektar di Balikpapan.

Perumahan ini juga dilengkapi beragam fasilitas lengkap seperti sarana pendidikan, pusat kesehatan, sarana olahraga hingga tempat ibadah.

Sementara kota di bagian utara yakni Samarinda, ada Wika Realty yang membangun Tamansari Grand, yakni sebuah proyek mixed use di atas lahan seluas 100 hektar. Selain kawasan hunian, Wika Realty juga mengembangkan kawasan sentra niaga.

Selain terdapat banyak proyek hunian, dua kota tersebut juga telah didukung dengan sarana infrastruktur yang baik.

Contohnya adanya jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang rencananya akan beroperasi Oktober 2019. Keberadaan infrastruktur inilah yang akan menjadi tulang punggung pergerakan bisnis properti di sana.

Para pengembang besar tersebut nantinya yang akan mendapat cuan dari isu perpindahan ini. Lumrah hal tersebut terjadi, namun agar terciptanya kesetaraan sebaiknya pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pengembang kecil untuk bisa membangun perumahan subsidi di ibu kota baru.