Pemerintah Bantah RUU Pertanahan Permudah Korupsi

Kompas.com - 09/09/2019, 18:00 WIB
Sekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto KOMPAS.COM/DANI PRABOWOSekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan memasuki tahap final.

Namun, sejumlah hal masih menjadi persoalan, lantaran beleid baru ini dikhawatirkan mengembalikan domain verklaring dan praktik korupsi

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Himawan Arief Sugoto membantah kedua anggapan tersebut.

Menurut dia, RUU ini justru memberikan kepastian hukum karena mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA).

Baca juga: RUU Pertanahan Dibawa ke Pembahasan Tingkat I Panja DPR

"Mana mungkin UU menciptakan (praktik) koruptif. Kan UU ini mengatur kepastian hukum, membuat yang tadinya tidak jelas diatur menjadi lebih jelas, bagaimana nantinya yang dulunya belum cukup kuat dalam law enforcement kita lakukan," terang Himawan di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2019). 

Kekhawatiran akan praktif korupsi muncul setelah dalam draf terdapat kewenangan menteri dalam mengolah dan memanfaatkan tanah negara lewat aturan yang dibuatnya.

Namun, menurut Himawan, aturan tersebut justru dapat mengatasi ketimpangan yang terjadi selama ini.

"UU ini juga telah mengantisipasi kebutuhan kekinian dan kebutuhan masa depan mengenai dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan yang lain," tegas Himawan.

Sementara itu terkait kekhawatiran atas munculnya domain verklaring seperti diungkapkan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga, juga dibantah Himawan. 

"Enggak ada. Ketentuan dihapusnya hak diatur di dalam UU," ujarnya.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X