Pengembang Properti Ajukan Tiga Syarat Bangun Ibu Kota Baru

Kompas.com - 07/09/2019, 21:22 WIB
Tugu Monas replika berdiri di simpang tiga Jalan Karisma, Dewa Guru dan Sadewa  Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (3/9/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONTugu Monas replika berdiri di simpang tiga Jalan Karisma, Dewa Guru dan Sadewa Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI) mengajukan tiga syarat untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengembangkan kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur

Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata menuturkan, syarat pertama yang harus segera dipenuhi yaitu kepastian hukum.

Menurut dia, proyek ibu kota baru tidak akan selesai pada satu periode masa pemerintahan. 

Oleh sebab itu, diperlukan payung hukum yang tegas untuk memastikan bahwa pembangunan ibu kota tetap dilanjutkan meski pemerintahan telah berganti.

Baca juga: REI Imbau Pengembang Ikut Bangun Ibu Kota Baru

"Jadi itu butuh kepastian hukum dan konsensus nasional, setelah presiden sekarang, presiden selanjutnya harus komitmen menjalankan itu semua," kata Soelaeman di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Kedua, adanya insentif, termasuk dalam hal kemudahan perizinan maupun perpajakan. Terakhir, ketersediaan lahan. 

Menurut Soelaeman, tanah dibangun harus sepenuhnya disediakan pemerintah, guna menghindari adanya spekulan tanah.

"Jadi developer merupakan bagian dari pengembangan ibu kota yang tanahnya disiapkan pemerintah. Tapi tanah disiapkan pemerintah bukan gratis. Kami tetap beli tanah itu, jadi bagaimana swasta bisa membeli tanah dengan harga yang terukur," urai Soelaeman. 

Saat ini, rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota masih dalam tahap pembahasan, menyusul surat Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat awal pekan ini. 

"Setelah itu perencanaan feasibility study (FS), lalu perencanaan lebih detail. Nah, di saat perencanaan detail ini kita bisa masuk. Jadi perencanaan matang dulu, nanti setelah itu pemerintah bisa panggil pengembang," tuntas dia.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X