Kini, Urus Hak Tanggungan Pertanahan Cukup 7 Hari

Kompas.com - 04/09/2019, 16:06 WIB
Rumah hunian sementara (huntara) yang dibangun Pemkab Sukabumi untuk penyintas bencana tanah bergerak di Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (31/8/2019). KOMPAS.COM/BUDIYANTORumah hunian sementara (huntara) yang dibangun Pemkab Sukabumi untuk penyintas bencana tanah bergerak di Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (31/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang berkolaborasi dengan Bank BTN meluncurkan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el).

Elektronifikasi ini memungkinkan efisiensi waktu pengurusan sertifikat Hak Tanggungan menjadi jauh lebih cepat, yakni dari biasanya 100 hingga 200 hari, menjadi 7 hari saja. 

"Tadi dikatakan hari ketujuh (selesai). Kalau kepastian HT-nya sudah jelas, tentu dampaknya ke bisnis," ucap Direktur IT dan Operation BTN Andi Nirwoto di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Efesiensi ini, imbuh Andi, diyakini akan turut meningkatkan produktivitas penerbitan sertifikat HT.

"Katakanlah rata-rata setahun bisa 50.000 sampai 60.000 HT yang diterbitkan, mungkin dengan cara ini bisa lebih produktif. Jadi akan ada penambahan bisnis, perlu dihitung juga, karena dampaknya banyak," urai Andi.

Baca juga: Apersi Anggap Penjualan Lahan Ibu Kota untuk Hindari Spekulan

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, untuk tahap awal terdapat 42 kantor pertanahan kabupaten/kota di 20 provinsi sebagai pilot project layanan pertanahan terintegrasi elektronik

Nantinya, salah satu bentuk penerapan layanan pertanahan berbasis elektronik ini adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Tanda tangan tersebut dapat digunakan untuk memberikan persetujuan atau pengessahan dokumen elektronik pertanahan. 

"Ini baru tahap awal, nanti sambil kami perbaiki. Sehingga awal tahun depan diperbanyak lagi. Tujuannya agar seluruh layanan di BPN ini elektronik, tapi kami juga melihat kesiapan BPN dan masyarakat," cetus Sofyan. 

Sofyan menambahkan, selain HT-el, ada tiga layanan pertanahan yakni layanan elektronik informasi pertanahan berupa zona nilai tanah, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dan pengecekan, dan modernisasi layanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah.

Sedangkan untuk HT-el sendiri meliputi layanan Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie dan Subrogasi. 

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto mengatakan, HT-el ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan kantor pertanahan berbasis e-office dan zero warkah.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan sebagian besar layanan elektronik termasuk juga informasi tata ruang. 

"RUU Pertanahan kuncinya. Jika ini disahkan akhir September, maka Kantor Pertanahan kita menuju e-office dan zero warkah," tambah Himawan.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X