Pengembang: Aneh, PPJB Dibuat Saat Pemasaran

Kompas.com - 30/08/2019, 06:52 WIB
Ilustrasi rumah. Kementerian PUPRIlustrasi rumah.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdullah menilai, terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli ( PPJB) tidak masuk akal.

Sebab, pengembang diminta membuat sebuah perjanjian hukum dengan calon konsumen sejak proses pemasaran. Padahal, biasanya PPJB dibuat setelah proses penjualan dilaksanakan.

"Ada PPJB dari sisi penjualan, (ini) dari mulai marketing sudah harus PPJB. Kan aneh," kata Junaidi di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut dia, aturan baru ini rentan dipermainkan konsumen nakal. Sebab, dengan dalih pengembang tak bisa memenuhi target sesuai PPJB, mereka akan mengajukan tuntutan yang mungkin dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang muka yang telah mereka setorkan.

Padahal, imbuh dia, untuk dapat menyelesaikan sebuah proyek perumahan, diperlukan serangkaian pengurusan perizinan yang tak jarang membutuhkan waktu cukup lama.

"Untuk rumah sederhana yang uang mukanya Rp 1 juta, orang Indonesia itu suka bikin masalah. Rp 1 juta karena di situ PPJB wajib menjadwal rumah harus jadi, kalau tidak bisa Rp 1 juta bisa jadi Rp 1 miliar kalau orang niat meras," ujarnya.

Junaidi mendukung, bahwa terbitnya beleid baru itu untuk untuk melindungi hak konsumen dalam mendapatkan hunian. Meski demikian, ia juga meminta agar pemerintah tidak menerbitkan yang justru berpotensi dapat merugikan pengembang.

Setidaknya, ada dua hal yang diatur dalam beleid baru tersebut yakni tentang pemasaran dan PPJB. Aturan sanksi pada saat pemasaran diatur pada Pasal 9.

Dalam pasal itu disebutkan calon pembeli dapat membatalkan pembelian rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun bila pengembang lalai memenuhi jadwal pelaksanaan pembangunan dan atau penandatanganan PPJB dan akta jual beli.

Kemudian, apabila calon pembeli membatalkan pembelian, seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X