DPR Minta Pemerintah Jelaskan Rinci Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memberikan penjelasan secara detail terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan.

Pasalnya, bukan hanya okupansi wilayahnya yang luas, anggaran yang dibutuhkan untuk persiapan pemindahan ibu kota ini dinilai juga cukup besar.

Secara total, kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Passer Utara, mencapai Rp 466 triliun.

Sementara, pemerintah hanya akan mengalokasikan 19 persen dari total kebutuhan anggaran tersebut di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Itu pun, alokasinya akan dilakukan secara tahun jamak. 

"Terkait penggunaan anggarannya pun juga perlu diberikan legalitas, apakah itu akan menggunakan APBN, apakah KPS (kerjasama pemerintah dan swasta), KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), atau PMA (penyertaan modal asing). Ini juga perlu kita pikirkan sejak dini," kata anggota Komisi V Willem Wandik saat rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2019).

Lebih dari itu, ia menekankan, pentingnya penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang pemindahan ibu kota terlebih dahulu sebelum eksekusi dilaksanakan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi V lainnya, Bahrum Daido. Ia khawatir, pembangunan ibu kota akan menggunakan dana pinjaman sehingga akan semakin memperbesar utang negara.

Anggota Fraksi Demokrat itu berharap, paling tidak saat ini pemerintah telah memiliki anggaran pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan.

"Lihat, mana jalan yang dibutuhkan untuk barang dan jasa, untuk pemenuhan kebutuhan di Kalimantan Timur. Jadi nanti jangan pakai pinjaman," ujarnya.

Basuki menuturkan, untuk pembangunan infrastruktur dasar pemerintah akan menganggarkannya di dalam APBN. Untuk permulaan, pemerintah akan menyiapkan uang muka sebesar Rp 865 miliar untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan air.