DPR Minta Pemerintah Jelaskan Rinci Rencana Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 28/08/2019, 17:50 WIB
Ibu Kota Baru Indonesia KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoIbu Kota Baru Indonesia
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memberikan penjelasan secara detail terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan.

Pasalnya, bukan hanya okupansi wilayahnya yang luas, anggaran yang dibutuhkan untuk persiapan pemindahan ibu kota ini dinilai juga cukup besar.

Secara total, kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Passer Utara, mencapai Rp 466 triliun.

Sementara, pemerintah hanya akan mengalokasikan 19 persen dari total kebutuhan anggaran tersebut di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Itu pun, alokasinya akan dilakukan secara tahun jamak. 

"Terkait penggunaan anggarannya pun juga perlu diberikan legalitas, apakah itu akan menggunakan APBN, apakah KPS (kerjasama pemerintah dan swasta), KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), atau PMA (penyertaan modal asing). Ini juga perlu kita pikirkan sejak dini," kata anggota Komisi V Willem Wandik saat rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2019).

Lebih dari itu, ia menekankan, pentingnya penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang pemindahan ibu kota terlebih dahulu sebelum eksekusi dilaksanakan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi V lainnya, Bahrum Daido. Ia khawatir, pembangunan ibu kota akan menggunakan dana pinjaman sehingga akan semakin memperbesar utang negara.

Anggota Fraksi Demokrat itu berharap, paling tidak saat ini pemerintah telah memiliki anggaran pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan.

"Lihat, mana jalan yang dibutuhkan untuk barang dan jasa, untuk pemenuhan kebutuhan di Kalimantan Timur. Jadi nanti jangan pakai pinjaman," ujarnya.

Basuki menuturkan, untuk pembangunan infrastruktur dasar pemerintah akan menganggarkannya di dalam APBN. Untuk permulaan, pemerintah akan menyiapkan uang muka sebesar Rp 865 miliar untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan air.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X