Pengembang Teriak, Sofyan: Pajak Progresif Lahan Belum Jadi Kebijakan

Sementara untuk masalah pengenaan pajak atau aturan fiskal, kata Sofyan, diatur oleh UU Perpajakan, bukan UU Pertanahan.

Oleh karena belum menjadi sebuah kebijakan, Sofyan terbuka untuk mendengar suara dan aspirasi pengembang melalui focus group discussion (FGD). 

"Tentu saja (akan ada FGD). Saya sangat pro bisnis," tegas Sofyan.

Sebelumnya diberitakan pengenaan pajak progresif kepada pemilik lahan lebih dari satu bidang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan lahan. Tujuannya agar penggunaan lahan dapat lebih maksimal.

"Itu kebijakan fiskal yang akan kita perkenalkan di dalam RUU Pertanahan. Itu sebagai insentif dan diinsentif," kata Sofyan, usai memberikan kuliah umum di Kampus IPB Dramaga Bogor, Kamis (15/8/2019).

Selain itu, pengenaan pajak progresif juga dibuat untuk menghindari adanya spekulasi lahan. Apalagi, pemerintah berencana membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan untuk menggantikan DKI Jakarta.

Baca juga: Pemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak Progresif

"Ini mau ada ibu kota baru, misalnya, orang sudah mulai ada spekulasi tanah. Dengan ada fiscal policy ini akan menetralkan," sambung Sofyan.

Besaran pentarifan pajak progresif ini, sebut Sofyan, akan dibahas kemudian setelah RUU rampung. Meski demikian, sebagai gambaran, sistem progresif yang berlaku layaknya pajak progresif kendaraan.

"Misalnya, mobil pertama pajaknya 100 persen, mobil kedua 150 persen, dan seterusnya," ungkap Sofyan.

Selain mengatur kepemilikan lahan, melalui kebijakan baru tersebut juga akan diatur besaran pajak yang lebih tinggi untuk lahan yang berada di lokasi strategis, seperti yang berdekatan dengan transportasi publik.

"Misalnya mau bikin TOD dekat stasiun MRT yang jarak kelilingnya antara 800 meter sampai 1 kilometer, dengan sistem fiskal itu bisa kita gunakan. Nanti di daerah yang dekat TOD, pajaknya lebih mahal. Yang pinggiran lebih murah, sehingga terjadi rasionalisasi," pungkas Sofyan.