Pengembang Teriak, Sofyan: Pajak Progresif Lahan Belum Jadi Kebijakan

Kompas.com - 23/08/2019, 07:00 WIB
Sejumlah pengembang secara agresif merambah daerah. KOMPAS.com/RAMSejumlah pengembang secara agresif merambah daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengembang properti menentang keras rencana pemerintah mengenakan pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu bidang lahan.

Pengenaan pajak progresif ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan  baru yang akan disahkan September 2019 mendatang.

Menurut pengembang properti, hal ini akan mematikan bisnis properti secara keseluruhan. Akibatnya perekonomian Nasional pun bisa hancur. 

Padahal, sektor properti telah lama terpuruk akibat menurunnya daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi global yang tak kunjung kembali normal.

Chairman dan Direktur Utama PT Intiland Development Tbk Hendro S Gondokusumo mengatakan ketidaksetujuannya.

Baca juga: Sofyan Djalil Klaim Banyak Terobosan Baru dalam RUU Pertanahan

Terlebih pengenaan pajak progresif ini diterapkan pada saat sektor properti tengah menata dirinya untuk kembali bangkit.

"Saya akan menyatakan setuju jika kebijakan pemerintah atau aturan apapun yang direncanakan pemerintah sepanjang itu mendukung dunia usaha. Namun, jika berpotensi merugikan dunia usaha, terutama sektor properti, akan sangat kontraproduktif," urai Hendro menjawab Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Ilustrasi apartemen.vkyryl Ilustrasi apartemen.
Hal senada dikatakan Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Archied Notopradono. Menurut dia, pajak progresif bukanlah saat yang tepat untuk diberlakukan saat ini.

"Itu kebijakan tidak sensitif terhadap upaya kami pelaku bisnis dan industri properti yang sudah berupaya mempertahankan produktivitas agar lokomotif ekonomi tetap jalan," tegas Archied.

Dia menambahkan, jika ingin mengenakan aturan pajak progresif, harus dilihat waktu yang tepat, seperti ketika masa-masa bisnis properti tengah dalam siklus terbaiknya.

Sebaliknya, jika diterapkan saat ini, ketika mulai tinggal landas dengan laju masih lambat, pengenaan pajak progresif akan sangat memberatkan.

"Bahkan bisa membuat kita makin terpuruk. Kalau sudah mati, 174 industri lainnya pun ikut gulung tikar," imbuh Archied.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X