Pemerintah Berambisi Turunkan Backlog Rumah Jadi 5 Juta Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan target ambisius kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur, khususnya di sektor perumahan.

Saat ini, angka backlog rumah dari sisi kepemilikan mencapai 7,6 juta unit. Target tersebut diharapkan dapat dipangkas 2,6 juta unit selama kurun waktu 2020-2024.

"Secara khusus, Kementerian PUPR telah menetapkan Visium PUPR 2030 dengan penjabaran target sektor perumahan di tahun 2020-2024 yaitu penurunan backlog menjadi lima juta unit," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto dalam sebuah diskusi di Kementerian PUPR, Rabu (14/7/2019).

Baca juga: Menyerah, Kementerian PUPR Akui Tak Sanggup Bangun Sejuta Rumah

Untuk memenuhi target tersebut, Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah dimulai sejak 2015 akan dilanjutkan pada periode kedua Presiden Joko Widodo.

Kementerian PUPR pun menargetkan sekitar 3,9 juta unit hunian dapat terbangun dalam kurun empat tahun tersebut. 

Eko menambahkan, dibutuhkan investasi sekitar Rp 780 triliun untuk memenuhi target. Namun demikian, pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran untuk menyediakan rumah tersebut.

Pemerintah, lanjut dia, butuh peran dan keterlibatan sektor swasta. 

"Pembagian proporsi pendanaan sektor perumahan berupa 20 persen-30 persen dari APBN/APBD dan 70 persen-80 persen dari swasta/masyarakat," sebut Eko. 

Untuk itu, pemerintah kini tengah menyiapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan. 

"Skema pembiayaan alternatif dalam penyediaan perumahan melalui keterlibatan sektor swasta bukan lagi pilihan, namun adalah suatu keharusan," tuntas Eko.